PBB Apresiasi Layanan Kesehatan RI

PENYELENGGARAAN sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan mendapat apresiasi dari Pelapor Khusus Dewan Hak ­Asasi Manusia (HAM) PBB Prof Dr Dainius Puras. Pelayanan di puskesmas termasuk yang diapresiasi.

“BPJS sebagai sesuatu yang ambisius perlu terus didorong pelaksanaannya sehingga efektif dan efisien. Melihat jumlah penduduknya, tidak mudah bagi Indonesia menyelenggara­kan BPJS, tetapi pemerintah berkomitmen untuk itu, yang tentu perlu diapresiasi,” ujar Puras kepada wartawan di Kantor PBB, Jakarta, kemarin.

Pelapor khusus yang juga Kepala Pusat Psikiatri Anak Pediatri Sosial di Universitas Vilnius, Lithuania, itu berada di Indonesia selama dua minggu (22 Maret-3 April 2017) untuk menilai realisasi hak atas kesehatan di negeri ini.

“Untuk mengetahui bagaimana Indonesia berusaha keras mengimplementasikan hak atas kesehatan dan berbagai tantangan yang dihadapi. Termasuk soal kemiskinan, diskriminasi, dan pengucilan sosial yang dialami penderita gangguan jiwa,” ujarnya.

Ia menambahkan apa yang dilakukan pemerintah dengan JKN merupakan pelaksanaan prinsip solidaritas untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bersifat semesta. Dengan sistem itu, lanjut Puras, masyarakat ekonomi rendah bisa menerima pelayanan kesehatan sama dengan lainnya.

Laporan Puras akan dibawa dalam sidang PBB di Jenewa, Swiss, pada Juni 2018.

Puras yang juga mengunjungi Labuan Bajo, NTT, Padang, Sumatra Barat, dan Jayapura, Papua, turut memantau penanganan kesehatan reproduksi kaum muda terutama perempuan, juga perkembangan HIV di Tanah Air.

Menurutnya, pada tiga tahun terakhir hal itu menunjukkan penurunan secara nasional meski di Papua kasus HIV/AIDS masih tinggi.

Pada saat menerima Puras, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap hak akses dan jaminan kesehatan rakyat.

Salah satu yang dipamerkan Menteri Retno ialah fasilitas kartu Indonesia sehat (KIS).

Kehadiran Puras, imbuhnya, menunjukkan komitmen Indonesia sebagai salah satu founding members Dewan HAM PBB untuk secara konstruktif bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB.

“Dalam menjalankan misinya, sangat penting bagi pelapor untuk memahami tantangan yang dihadapi pemerintah, latar belakang agama, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia,” tukas Retno. (Ths/Hde/X-7)