Pemerintah Verifikasi Dugaan Penyekapan 300 TKI di Riyadh

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri masih menelusuri kebenaran informasi dugaan penyekapan dan penyiksaan yang menimpa 300 TKI di Riyadh, Arab Saudi.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Riyadh dilaporkan telah berkoordinasi dengan otoritas setempat serta menghubungi perusahaan penerima TKI.

"Berita ini harus diverifikasi dulu. Tapi yang jelas KJRI sudah lakukan action, baik kepada pemerintah ataupun otoritas setempat dengan perusahaannya," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (3/4).

Informasi nestapa yang menimpa ratusan TKI itu berawal dari laporan enam TKI yang berhasil meloloskan diri dari majikannya kurun Februari-Maret 2017. Kini enam orang tersebut sudah kembali ke Tanah Air.

Retno juga meminta KJRI untuk mencari tahu identitas perusahaan penyalur TKI yang ada di Indonesia. Kasus pengiriman tenaga kerja tanpa prosedur resmi yang cenderung melanggar hak-hak manusia tidak boleh terulang.

"Tidak bisa seperti ini terus-terusan. Selalu ada atau banyak TKI kita yang dikirim secara unprosedural. Kasihan, mereka ini adalah manusia yang harus dilindungi," tegasnya.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, mengaku ratusan TKI yang mendapat perlakuan tidak manusiawi itu mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). (X-12)