Pembekuan Perlemen Dibatalkan

MAHKAMAH Agung Venezuela akhirnya menarik kembali keputusannya yang telah membekukan parlemen pada Sabtu (1/4) waktu setempat.

Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Agung Venezue­la mendapat hujan kecaman dari masyarakat internasional.

Dunia internasional menilai keputusan pembekuan lembaga parlemen tersebut sebagai upaya Presiden Nicolas Maduro untuk mengamankan kekuasaannya yang digoyang akibat krisis ekonomi.

Melalui laman resminya, Mahkamah Agung mengatakan bahwa keputusannya yang diterbitkan pada 29 Maret tersebut telah dicabut. Sebelumnya lembaga yudikatif tertinggi itu telah menyatakan pembubaran parlemen yang mayoritas beranggotakan dari partai penentang Maduro.

Saat keputusan Mahkamah Agung yang pro-Maduro menerbitkan keputusannya, secara otomatis anggota parlemen pun kehilangan kekebalan hukumnya dan dapat dituntut secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada Maduro yang pernah menjadi sopir bus itu dengan dalih demi keamanan dan upaya mengatasi krisis ekonomi.

Bantah tuduhan
Anggota parlemen yang kalangan oposisi menilai Maduro yang dikenal sebagai murid ideologis dari mantan Presiden Hugo Chavez itu telah melakukan ‘kudeta’ terhadap konstitusi dan bertindak sebagai seorang diktator.

Ketua Mahkamah Agung, Maikel Moreno, membantah bahwa keputusannya telah merampas fungsi legislatif.
Dalam pernyataannya, Moreno mengatakan bahwa pe-ngadilan mengakui imunitas parlemen merupakan jaminan kegiatan legislatif. “Namun, dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan konstitusi,” ucapnya.

Sebaliknya, juru bicara kelompok oposisi, Julio Borges, menilai tidak melihat sesuatu yang baru dalam keputusan Mahkamah Agung itu. “Tidak ada yang berubah. Kudeta masih terus berjalan,” ucap Borges kepada para wartawan.

Kalangan oposisi dan masyarakat yang tidak tahan dengan kondisi krisis yang semakin parah akan kembali turun ke jalanan Kota Caracas. Dalam pertemuan di sebuah lapang­an di Caracas, tokoh oposisi Stalin Gonzalez yang juga anggota parlemen mengatakan pihaknya harus terus melakukan perlawanan terhadap Maduro.

“Kami ingin pemilihan umum, bukan dialog,” kata Eugenia Salazar, 67, seorang pensiunan yang berada di antara ratusan warga yang menghadiri pertemuan yang digagas para tokoh oposisi tersebut.

Tokoh oposisi Gonzalez menegaskan, ”Mahkamah Agung telah melanggar konstitusi dengan mencoba membubarkan parlemen. Mereka mencabutnya kembali, tetapi ini masih sebuah bentuk kediktatoran.”

Setelah pertemuan itu, peserta unjuk rasa bergerak ke Kantor Mahkamah Konstitusi untuk melobi agar mendapatkan dukungan.

Namun, dalam aksi tersebut, mereka harus berjibaku ber­hadapan dengan aparat keamanan. Polisi berusaha membubarkan massa anti-Maduro tersebut dengan menembak­kan gas air mata.

Sebelumnya, Maduro juga menghadapi kritik yang sangat keras dari Jaksa Agung Luisa Ortega. Jaksa Agung mengutuk putusan Mahkamah Agung sebagai ‘perusak tatanan konstitusi’. (AFP/I-3)