Trump Akan Keluarkan Perintah Eksekutif Dagang

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Jumat (31/3) memerintahkan stafnya untuk menetapkan negara dan produk yang menyebabkan perdagangan AS defisit hingga US$ 50 miliar. Indonesia masuk dalam daftar negara yang sedang dipantau AS tersebut.

Pejabat tinggi AS menyebutkan Trump akan mengeluarkan sepasang perintah eksekutif yang bertujuan membasmi penyebab dan pelaku di balik defisit. Ini menjadi langkah pertama menuju konversi sistem perdagangan AS.

Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan satu perintah akan dihasilkan melalui analisis 'negara per negara, produk per produk' dan akan dilaporkan kembali ke Trump dalam 90 hari.

Menurut Ross, mereka akan mencari bukti 'kecurangan', perilaku tidak pantas, perjanjian dagang yang tidak memenuhi janji, penegakan yang longgar, penyalahgunaan mata uang dan kendala larangan Organisasi Perdangan Dunia (WTO). "Itu akan menjadi dasar pemerintah mengambil keputusan," ujarnya.

Perintah ini terjadi seminggu sebelum Trump bertemu Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan mungkin akan terlihat sebagai peringatan kepada Beijing. "Tidak perlu dikatakan penyebab defisit nomor satu adalah Tiongkok, dan negara-negara lain yang berpotensi akan terlihat," ujar Ross.

Selain Tiongkok sejumlah negara termasuk Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Perancis, Swiss, Taiwan, Indonesia dan Kanada masuk dalam daftar tersebut.

Namun Ross mengatakan defisit bukan berarti AS akan melakukan tindakan balasan atau perbaikan akan diambil. "Ini sedikit sulit untuk mengatakan bahwa seseorang adalah pelaku kejahatan jika mereka adalah penyedia produk yang kita tidak punya. Dalam beberapa kasus mereka lebih baik membuat produk atau dapat melakukannya jauh lebih murah dari kita," ujarnya. "Ini tidak berarti semua yang berada dalam daftar singkat ini adalah pelaku kejahatan," tambahnya.

Sementara itu dalam perintah kedua, Trump meminta pemerintah untuk lebih baik memulihkan pajak dagang pada produk yang disubsidi oleh pemerintah asing atau yang dibuang di pasar AS.

"Kami sudah mengumpulkan 2,8 miliar pajak ini," ujar Penasihat Perdagangan Trump, Peter Navarro.

Dalam perintah tersebut, petugas bea cukai AS diberikan wewenang untuk memberlakukan persyaratan yang lebih besar di perbatasan atau memeriksa produk. (OL-3)