Perundingan Damai Suriah kembali Digelar

PERUNDINGAN damai terkait Suriah di Jenewa kembali dimulai, Kamis (23/3) waktu setempat. Diharapkan pertemuan yang difasilitasi PBB itu akan menjadi terobos­an baru setelah pertemuan sebelumnya mengalami kebuntuan, terutama atas beberapa isu kunci yang juga dianggap sensitif bagi kepentingan kedua kelompok bertikai, yaitu antara rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan kelompok pemberontak.

Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengaku optimistis perundingan kali ini akan berjalan lancar.

Dia mengaku bahwa pemerintah dan kelompok pemberontak telah sepakat dengan beberapa ‘agenda yang sudah jelas’ dan bahwa ‘semuanya sudah siap’ untuk memastikan perundingan damai ini bergerak maju.

Dalam agenda perundingan kali ini, kedua pihak, kata De Mistura, menyepakati beberapa persoalan antara lain mengenai pemerintahan yang di dalamnya dibahas soal transisi politik, konstitusi dan pemilu, serta kontraterorisme.

Sementara itu, oposisi utama Komite Tinggi Negosiasi telah tiba di Jenewa sejak Rabu (22/3). Delegasi pemerintah Suriah yang juga sudah tiba di Swiss dipimpin oleh utusan Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari.

De Mistura dijadwalkan akan berada di Ankara pada Kamis (23/3) sebagai bagian dari prapembicaraan kepada beberapa kekuatan kunci yang terlibat dalam konflik di Suriah. De Mistura disebut juga akan melakukan lawatan ke Moskow dan Riyadh.

Penyatuan oposisi
Sejauh ini tidak ada rencana bagi pemerintah dan pemberontak untuk melakukan pertemuan tatap muka.

De Mistura mengatakan ia ingin menyatukan Komite Tinggi Negosiasi dengan dua kubu oposisi lainnya yang lebih kecil, yang dikenal sebagai platform Moskow dan Kairo, sehingga pihak pemberontak menjadi satu suara berhadapan dengan pemerintah.

Namun, penyatuan oposisi tampaknya akan sulit dilakukan karena di antara mereka terjadi perbedaan pendapat atas isu-isu inti berkaitan dengan pemerintahan Assad.

Pembicaraan damai itu bertujuan menemukan solusi untuk mengakhiri kon­flik yang kini sudah berjalan enam tahun dan telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang serta menyebabkan jutaan warga sipil menjadi pengungsi.

Di antara isu pokok yang sulit disepakati ialah nasib Presiden Al-Assad yang menurut kelompok oposisi harus berhenti dari kursi kepresidenan. Hal yang sulit diterima oleh Al-Assad.

Ditambahkan oleh pengamat masalah Suriah Thomas Piereet, isu kunci itu tampaknya tidak akan disepakati apalagi menyusul kemenangan militer rezim di Suriah saat ini.

“Tidak ada harapan dalam pandangan saya,” kata Pierret. “Pemerintah berkuasa saat ini terus mendapatkan wilayah kekuasaannya. Tidak ada alasan untuk membuat kesepakatan seperti itu.”

Setidaknya sejak intervensi militer Rusia dalam mendukung Al-Assad pada 2015, pasukan pemerintah telah berhasil merebut kembali bekas benteng kelompok pemberontak di Aleppo pada akhir 2016 lalu. Belum lagi, beberapa hari terakhir, kelompok pemberontak meluncurkan dua serangan kejutan pada posisi pemerintah di Damaskus dan Provinsi Hama. (AFP/I-2)