Lu Olo Harus Jaga Hubungan Ekonomi

PRESIDEN terpilih Timor Leste, Fransisco Guterres atau Lu Olo, diharap dapat menjaga hubungan ekonomi dengan Indonesia, terutama dalam perdagangan bahan kebutuhan pokok karena sekitar 95% pasokan bahan makanan ke Timor Leste didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Harga bahan kebutuhan pokok dari Indonesia terjangkau oleh warga Timor Leste. Jika Lu Olo mengubah haluan sehingga tidak membina hubungan ekonomi ini, rakyat akan susah,” ung­kap pengamat masalah Timor Leste, Tome da Silva, kepada wartawan Media Indonesia, Palce Amalo, di Dili, kemarin.

Pasokan bahan bangunan juga bergantung pada Indonesia, seperti untuk pembangunan di Distrik Oekusi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kupang. “Kontraktor jalan dan jembatan di sana membawa tenaga kerja dan bahan bangunan dari Indonesia,” kata Da Silva yang memprediksi presiden Timor Leste hingga 15 tahun mendatang masih akan berasal dari kalangan Fretilin.

Ditambahkannya, Lu Olo antara lain juga perlu segera menangani masalah sistem perdagangan barter yang terjadi di pedalaman. Selain itu, belum mampunya warga memperbaiki infrastruktur peninggalan Indonesia seperti jalan dan jembatan yang kini mulai rusak.

Sementara itu, kubu calon presiden Antonio da Conceicao telah menerima kekalahan mereka dalam pemilu yang berlangsung Senin (20/3).

“Kami masih meng-input data (peroleh­an suara) dari lapangan, tetapi kami yakin kalah dan menerima kekalahan ini,” kata Aurelio Ximenes, dari tim pemenangan Antonio di Dili, kemarin.

Antonio akan menggelar jumpa pers terkait hasil pemilu tersebut. Dia juga akan bertemu Lu Olo guna menyampaikan selamat atas kemenangan veteran pejuang tersebut. Antonio juga sudah beberapa kali menyerukan kepada massa pendukungnya agar tetap tenang dan menerima hasil pemilu. Seruan yang sama telah disampaikan Fransisco Guterres.

Suasana Kota Dili sendiri kemarin mulai ramai menyusul berakhirnya libur nasional. Pemberlakuan libur itu memberi kesempatan kepada warga memilih di kampung halaman.

Namun, aturan itu juga membuat banyak orang tidak dapat men­yalurkan hak suara sehingga partisipasi pemilih hanya mencapai 67,92%. (X-11)