Taipan Malaysia Terlibat Skandal 1MDB

OTORITAS Amerika Serikat (AS) berencana mengajukan tuntutan pidana terhadap taipan Malaysia yang diduga terlibat dalam skandal korupsi besar 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Skandal IMDB turut menyeret nama Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.

Bahkan, skandal itu telah memicu protes agar Najib mengundurkan diri dari jabatannya.

Rencana AS yang menyangkut nama Najib Razak tersebut dipublikasikan surat kabar The Wall Street Journal dalam laporan terbaru mereka kemarin waktu setempat.

Dalam kasus yang dikenal dengan skandal 1MBD, pejabat penting negeri jiran tersebut melakukan penyimpangan dan mendapat kucuran dana dari badan usaha milik pemerintah Malaysia tersebut.

Kasus yang membuat popularitas Najib menurun itu bukan hanya menjadi skandal yang menarik perhatian di Malaysia.

Skandal tersebut pun menjadi perhatian internasional dan melibat beberapa pengusaha.

Dalam laporan The Wall Street Journal, Najib disebutkan sebagai sahabat dekat keluarga taipan Malaysia, Low Taek Jho, atau dikenal pula dengan nama Jho Low.

Otoritas AS mengatakan Low akan dituntut karena melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Laporan tersebut menambahkan tuntutan terhadap Low terpisah dari proses perdata yang diajukan Departemen Kehakiman AS.

Low telah mengeluarkan biaya untuk membeli aset senilai US$1 miliar dan diduga dana tersebut berasal dari 1MDB.

Pejabat hukum 'Negeri Paman Sam' menyebut Low bukan hanya terlibat skandal terkait dengan dana dari 1MDB.

Direktur Eksekutif Jynwel Capital Limited kerap terlibat banyak kasus hukum.

Di sisi lain, saat berbicara di sebuah forum bisnis global di Kuala Lumpur, kemarin, Najib Razak juga menanggapi laporan Wall Street Journal.

Dia menuduh lawan politiknya telah menciptakan propaganda palsu dan Malaysia seakan sedang di ambang kebangkrutan.

"Isu bahwa perlambatan ekonomi di Malaysia tidak lebih bentuk sabotase ekonomi yang sifatnya egois karena untuk kepentingan politik pribadi pihak tertentu," ujar Najib.

"Jika kemudian persepsi ini dianggap benar oleh dunia internasional, bukan politisi oposisi yang akan menderita, melainkan masyarakat Malaysia," tambah Razak yang menanggapi berita itu.