TKI Ilegal di Malaysia Ditangkapi Ditempatkan di Penjara Penuh Sesak

KONSULAT Jenderal RI di Negeri Sabah menilai pemerintah Kerajaan Malaysia tidak antisipatif terkait tindakan penangkapan besar-besaran terhadap pekerja asing tanpa izin (PATI) yang menyebabkan seluruh pusat tahanan sementara (PTS) penuh sesak.

Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah, Ahmad DH Irfan melalui Ketua Satgas Perlindungan WNI, Hadi Syarifuddin, Rabu (22/3) menyatakan sehubungan dengan tidak adanya pemulangan selama 2017 menyebabkan tiga PTS di wilayah kerja over capasity.

"Selama 2017 ini tidak ada pemulangan WNI bermasalah yang bekerja di wilayah kerja KJRI Sabah menyebabkan tiga PTS yakni Menggatal, Kemanis dan Sibuga penuh sesak. Ironisnya pemerintah Malaysia terus menangkapi PATI secara besar-besaran," terang dia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Hadi Syarifuddin mengatakan, Majelis Keamanan Nasional (MKN) Negeri Sabah mulai mengurangi penangkapan PATI khususnya WNI yang dianggap ilegal. Hal ini terjadi karena kurangnya antisipasi oleh pemerintah Malaysia yang tidak melakukan komunikasi jauh hari dengan pengelola Pelabuhan Tawau Negeri sabah yang menaikkan biaya tiket bagi pemulangan PATI ke negara
asalnya.

"Kalau pemerintah Malaysia antisipatif jauh hari sebelumnya, tidak terjadi seperti ini PTS (penjara) tidak penuh sesak. Masalahnya menangkapi PATI secara besar-besaran tanpa mengantisipasi kalau akan terjadi kenaikan biaya tiket di Pelabuhan Tawau yang membuat pemulangan TKI ke Kabupaten Nunukan terkendala selama 2017 ini," imbuh dia.(OL-3)