Inggris Mulai Proses Brexit

INGGRIS, kemarin, mengatakan akan mulai meluncurkan proses meninggalkan Uni Eropa (UE) pada Rabu (29/3). Jika semua tahapan ‘perceraian’ berjalan mulus, London dijadwalkan sudah resmi berpisah dari blok ekonomi terbesar di dunia itu pada Maret 2019.Sembilan bulan pascareferendum yang membawa Inggris Raya keluar dari keanggotaan UE (Brexit), pemerintahan Perdana Menteri Theresa May akhirnya mulai mengajukan Pasal 50 Perjanjian Lisabon pada pekan depan untuk memulai dua tahun proses negosiasi ‘perceraian’.

“Kita berada di ambang negosiasi yang paling penting bagi negara ini untuk satu generasi,” ujar Menteri Brexit David Davis. Dalam merespons Inggris, Komisi Eropa langsung menyatakan mereka siap memulai negosiasi. Namun, sumber di Brussels mengatakan dibutuhkan empat sampai enam minggu untuk mengatur pertemuan puncak demi menyepakati posisi bersama UE.

Presiden UE Donald Tusk mengata kan ia akan mengeluarkan draf pedoman negosiasi dalam waktu 48 jam. Sejumlah pejabat mengatakan para pemimpin UE mungkin akan bertemu pada pertemuan puncak khusus pada awal Mei untuk me­nyetujui draf itu. Inggris ialah salah satu anggo­ta tertua dan terbesar dari blok eko­­nomi 28 negara itu. Karena itu, kepergian London menimbulkan ke­khawatiran terkait dengan masa depan UE di saat pergerakan eurosceptic memperoleh dukungan di seluruh ‘Benua Biru’.

London telah berulang kali mengatakan ingin menjaga hubungan baik dengan sekutu mereka di Eropa. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan pertempuran besar sedang menanti, khususnya terkait dengan kontribusi anggaran, imigrasi, dan hubungan dagang di masa depan. Inggris telah menyatakan siap menyepakati perceraian dan hubungan baru dengan Eropa dalam dua tahun. “Kami akan melangkah ke sana, negosiasi yang rumit, memberikan apa yang orang-orang Inggris pilih,” kata May, Selasa (21/3). Namun, para anggota parlemen telah memperingatkan pemerintahan May harus bersiap dengan risiko mereka mungkin gagal meraih kesepakatan.

Referendum Skotlandia
Ketika Inggris berjuang mempercepat proses nonaktif dari keanggotaan UE, Parlemen Skotlandia mulai memperdebatkan upaya ‘memerdekakan’ diri dari London. Debat dua hari itu merespons permintaan Menteri Utama Nicola Sturgeon yang menyerukan pelaksanaan referendum. Langkah Skotlandia, negara konstituen Inggris Raya, membuat Perdana Menteri Theresa May pening.

Parlemen Skotlandia melakukan pemungutan suara, kemarin, yang secara luas dilihat sebagai upaya mendukung kampanye Sturgeon yang mendesak Inggris menyetujui referendum jilid kedua. Berdasarkan hasil referendum pertama pada 2014, mayoritas warga Skotlandia memilih tetap berada di bawah naungan London. Pemerintah semiotonom Skotlandia ingin meminta rakyat mereka untuk mempertimbangkan kemba­li penilaian mereka terhadap kemerdekaan dengan referendum baru sebelum Inggris meninggalkan UE pada 2019.

Sturgeon, pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang tengah berkuasa, bermaksud menggunakan suara Parlemen Edinburgh untuk menyatakan ‘hak kedaulatan’ Skotlandia atas masa depan mereka sendiri. “Keputusan penting yang terkait dengan masa depan kita ini tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh saya, atau oleh perdana menteri,” kata Sturgeon. (AFP/AP/I-2)