Eropa Larang Erdogan Berkampanye

JERMAN, Belanda, dan Denmark melarang kegiatan penggalangan massa di negara mereka untuk ajang kampanye Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mendorong warga diaspora Turki memilih opsi ‘Ya’ dalam referendum pada 16 April mendatang. Atas ­pelarangan ter­sebut, Erdogan menuduh sikap itu merupakan bagian dari sisa-sisa praktik Nazi.

PM Belanda Mark Rutte menyebut komentar Erdogan tidak dapat diterima. Menlu Jerman pun berharap Turki bisa kembali fokus pada urusan sendiri. Adapun PM Denmark Lars Løkke Rasmussen menyikapi hal itu dengan menunda pertemuannya dengan Erdogan.

“Apa yang terjadi di Belanda dengan adanya demonstrasi warga Turki tentu tidak bisa ter­pisahkan dengan pertemuan ini sehingga lebih baik tidak dilakukan,” ujar Rasmussen.

Sebelumnya, demonstrasi warga diaspora Turki di depan konsulat Turki di Belanda berujung bentrokan dengan polisi. Aksi itu pecah setelah Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Be­tul Sayan Kaya ditolak masuk ke Belanda.

Kehadiran Fatman ke Rotterdam itu tidak terlepas dari ­upaya kampanye kepada diaspora Turki menjelang refe-rendum untuk memperluas wewenang presiden Turki.

Erdogan mengecam keras langkah Belanda dan meminta organisasi internasional memberikan sanksi terhadap ‘Negeri Bunga Tulip’ tersebut.

Ia juga menuduh negara-negara Eropa mengidap islamofobia berlebihan. “Saya berpikir Nazi sudah hilang dari muka bumi, tapi rupanya saya salah. Nazi masih hidup di Barat,” tambahnya.

PM Belanda Mark Rutte me­nuntut Erdogan meminta maaf karena menyamakan Belanda dengan fasisme Nazi. “Negara ini dibom selama Perang Dunia II oleh Nazi. Ini benar-benar tidak dapat diterima Turki bereaksi dengan cara ini.”

“Kampanye Turki tidak seha­­rusnya di sini, di Jerman,” kata Mendagri Thomas de Maiziere. Secara terpisah, Menteri Keu­angan Wolfgang Schaeuble mengatakan Turki telah menghancurkan dasar untuk kemajuan kerja sama lebih lanjut.

Sekitar 5,5 juta warga Turki berada di sejumlah negara Ero­pa. Di Jerman setidaknya ada 1,4 juta warga Turki yang memiliki hak pilih. Selain di Jerman, mereka juga tersebar di Austria, Belanda, Swedia, Denmark, dan negara-negara Eropa lainnya. (BBC/Ths/X-5)