Indonesia Jadi Model Penegakan HAM

SITI Ruhaini Dzuhayatin, anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dikenal sebagai Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia (IPHRC), mengatakan Indonesia merupakan model dalam penegakan HAM di lingkup negara-negara anggota OKI. Ruhaini mengungkapkan setidaknya ada lima faktor yang membuat Indonesia berada di posisi terdepan bila dibandingkan dengan negara-negara anggota OKI lainnya dalam hal penegakan HAM. Pertama, harmonisasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan organisasi nonpemerintah (NGO) berjalan di jalurnya.

Kedua, penegakan HAM yang terus meningkat melalui reformasi hukum dan peradilan (UU HAM dan Peradilan HAM). Ketiga, peran aktif lembaga atau komisi HAM di dalam negeri. Keempat, progresivitas universitas Islam yang selaras dengan pandangan HAM pemerintah dan NGO. "Kelima, keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM," ujar Ruhaini dalam pemaparannya saat diskusi terbuka di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (10/3).

Sementara itu, tantangan komisioner mendatang, kata dia, terkait dengan upaya mempertahankan posisi netral secara politis dan berfokus pada perspektif HAM Indonesia yang moderat. Selain itu, leadership yang 'khas Indonesia' yang mampu meredakan ketegangan di tubuh IPHRC juga harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. "Bagaimana agar mampu mengemukakan isu-isu HAM yang menyangkut Indonesia, utamanya terkait dengan migrant workers di Timur Tengah," kata Ruhaini.

Mengenai konflik di Suriah, Ruhaini mengatakan perang enam tahun di negara tersebut tidak hanya menimbulkan krisis pengungsi global, tetapi juga membuat persoalan sektarianisme di Indonesia menguat. Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki kekuatan hebat, yakni moderasi yang ditopang Kementerian Agama (negara) dan organisasi Islam yang modern yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.