Jokowi Titip TKI ke Raja Salman, Kemenaker Tingkatkan Kerja Sama Perlindungan

MENTERI Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog untuk meningkatkan kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi dalam hal perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tersebut.

"Kami segera menerjemahkan hasil pertemuan Presiden dengan Raja Salman, dengan meningkatkan kerja sama teknis terkait perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi," kata Hanif di Jakarta, Jumat (3/3).

Kerja sama teknis yang dimaksud misalnya terkait memperkuat implementasi poin-poin yang terdapat pada kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi yang disepakati Februari 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik.

Hanif optimistis, pernyataan langsung Presiden Jokowi yang menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di negara tersebut, agar mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Raja Salman, akan mempermudah mengajak pemerintah Saudi dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI.

"Semoga akan ada perhatian lebih serius dari Arab Saudi terkait perlindungan TKI," ujarnya.

Memang, tidak ada penandatangan nota kesepahaman (MoU) soal ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah tetap konsisten meningkatkan perlindungan TKI dan mendorong penyelesaian masalah masalah TKI di Arab Saudi.

Menaker menyatakan, tidak adanya MoU masalah perlindungan TKI merupakan wilayah teknis, sehingga penyelesaiannya tidak serta merta hanya dengan memanfaatkan momentum kunjungan Raja Salman. Dalam hal kerja sama di bidang ketenagakerjaan, kepentingan kedua negara masih banyak yang harus diselaraskan.

"Arab Saudi lebih ke arah penempatan TKI (terutama sektor domestik), sementara Indonesia lebih mengarah pada perlindungan," jelasnya.

Masalah perlindungan yang dimaksud misalnya TKI yg terancam hukuman mati, kasus kekerasan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, pelangaran kesepakatan kerja, hingga soal teknis keimigrasian.

Ada baiknya juga, lanjut Hanif, dengan tidak memasukkannya isu ketenagakerjaan dalam rangkaian MoU, dengan hubungan bilateral kedua negara bisa membicarakan ke banyak hal yang lebih produkstif seperti masalah investasi, perdagangan, telekomunikasi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Selama ini energi kedua negara lebih banyak dihabiskan pada masalah TKI. TKI tetap jadi prioritas tapi sektor lain juga sangat penting digenjot untuk keuntungan kedua belah pihak.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilon menyatakan, tidak masuknya masalah TKI dalam MoU bersamaan kunjungan Raja Salman merupakan keputusan yang tepat.

"Itu lebih baik," kata Wahyu.

Menurutnya, hal utama terkait TKI di Arab Saudi ialah masalah perlindungan, terutama kepada TKI sektor domestik. Sementara rangkaian MoU yang ditandatangani beberapa hari yang lalu lebih mengarah pada maalah ekonomi.

Dalam perpektif kerja sama ekonomi, MoU soal TKI hanya akan memperbanyak pengiriman, padahal problemnya adalah perlindungan. Oleh karenanya, perlu segera ditindaklanjuti hasil perbincangan antara Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman di Istana Bogor. (RO/OL-3)