Kekerasan Etnik, 25 Orang Tewas

KELOMPOK etnik Nande dan beberapa etnik lainnya di wilayah Republik Demokratik Kongo (DRC) diduga telah melakukan aksi kekerasan yang berlatar primordial. Mereka diduga kuat telah membunuh sedikitnya 25 warga sipil dari etnik Hutu yang terjadi di wilayah timur negara tersebut. Pejabat lokal dan para aktivis pada Sabtu (18/2) mengata­kan sebagian besar korban tewas disebabkan sabetan parang. Aksi pembunuhan massal tersebut terjadi sekitar pukul 04.00-08.00 pagi waktu setempat, Sabtu (18/2).

“Total 25 orang tewas diserang Mai-Mai Mazembe (etnik Nande, Hunde, dan Kobo) dengan parang di Desa Kyaghaladan sekitarnya,” ujar Francis Bakundakabo, pejabat Provinsi Kivu Utara, Kongo. “Mereka semua ialah penduduk sipil etnik Hutu,” tambahnya. Hope Kubuya, seorang aktivis masyarakat sipil lokal, telah memverifikasi serangan itu. Dia menyebutkan 24 korban tewas akibat terkena sabetan parang dan 1 perempuan ditembak mati. “Serangan dilakukan kelompok Mai-Mai Mazembe di desa yang dihuni etnik Hutu dan akan memicu konflik antar­etnik di wilayah tersebut,” ujar Kubuya. Mai-Mai merupakan kelompok militan ‘bela diri’ gabung­an yang beranggotakan kelompok etnik Nande, Hunde, dan Kobo. Mereka berseteru dengan kelompok Nyaturu yang mewakili etnik Hutu yang tinggal di daerah sekitar Kyaghala.

Pada Desember lalu, sebuah serangan besar juga terjadi di wilayah yang konflik tersebut. Insiden kekerasan itu menewaskan 35 warga sipil dalam bentrokan antaranggota dari kedua kelompok. Sebagian besar etnik Nande, Hunde, dan Kobo menganggap masyarakat etnik Hutu sebagai orang asing. Mereka memaksa petani Hutu untuk meninggalkan wilayah selatan dengan menerapkan harga tanah yang tinggi.

Dengan kondisi yang kian sulit, para petani Hutu bermigrasi ke wilayah utara dan kembali memicu ketegangan. Ketegangan antara komunitas Nande dan Hutu telah memburuk selama lebih dari satu tahun. Aksi kekerasan yang didukung milisi etnik masing-masing pun tidak terhindari dan kerap terjadi di desa-desa termasuk di wilayah Kivu Utara. Sejak Desember, krisis politik juga telah memburuk di DRC, terutama setelah Presiden Joseph Kabila yang menolak mundur dari jabatan meski­pun mandatnya akan segera berakhir. Masyarakat internasional telah mendesak pemerintah dan partai oposisi di Kongo untuk kembali memulai perundingan yang telah buntu untuk mendirikan sebuah pemerintah transisi jelang pemilu tahun ini. (AFP/Ihs/I-3)