Menteri Kehakiman Rumania Mundur

MENTERI Kehakiman Rumania, Florin Iordache, 56, mengundurkan diri Kamis, (9/2) waktu setempat menyusul aksi protes massal terkait disahkannya undang-undang (UU) antikorupsi yang dinilai memberi keringanan bagi koruptor.

Kendatipun keputusan yang kontroversial tersebut telah dibatalkan, gelombang protes masyarakat belum juga berhenti.

Para demonstan juga tetap mende­sak Perdana Menteri (PM) Rumania Sorin Grindeanu untuk me­lepaskan jabatannya.

Florin Iordache dikenal sebagai pejabat yang membela disahkannya undang-undang (UU) antikorupsi tersebut. Bahkan dia mengatakan UU itu merupakan inisiatif yang legal dan sesuai konstitusi.

“Meskipun begitu, opini publik tidak menganggap itu cukup dan itu sebabnya saya memutuskan untuk menyerahkan (surat) pengunduran diri saya,” kata Florin.

Iordache berasal dari Partai Sosial Demokrat (PSD) yang memegang pemerintahan. PSD memerintah setelah meraih kemenangan pada pemilu Desember lalu.

Namun, terkait pengunduran menteri kehakiman, sejauh ini, PM Grindeanu belum menunjuk yang akan menggantikan Florin.

Sementara itu, pemerintahan PM Grindeanu berhasil lolos dari mosi tidak percaya di parlemen. Pasalnya, kursi parlemen yang dikuasi PSD telah menyebabkan Grindeanu lolos dari pemakzulan.

UU antikorupsi yang baru disahkan telah memicu amarah publik. Pasalnya, UU yang pasalnya diubah itu menyatakan koruptor yang bisa dipenjara hanya yang merugikan negara lebih dari 47 ribu dolar AS.

Pada Kamis (9/2), aksi unjuk rasa masih berlanjut di sejumlah kota. Setidaknya 2.500 demonstran melakukan protes di pusat Kota Bucharest.

Mereka melambaikan bendera Rumania, Uni Eropa, dan memegang spanduk bertuliskan ‘Kami berjuang untuk prinsip-prinsip dan nilai-nilai’.

Menteri Luar Negeri Rumania, Teodor Melescanu, berusaha meyakinkan publik bahwa pemerintah akan mendengarkan keprihatinan dan aspirasi publik untuk siap mengamendemen undang-undang.(AFP/Ths/I-3)