Australia Tolak Saring Pencari Suaka

MENTERI Imigrasi Australia Peter Dutton, kemarin, mengungkapkan Amerika Serikat (AS) berhenti untuk menyaring para pengungsi yang ditahan di Nauru yang potensial untuk dimukimkan kembali di ‘Negeri Paman Sam’.

Namun, Dutton mengatakan pejabat AS akan kembali ke negara kecil di Pasifik itu untuk menyelesaikan masalah kesepakatan pengungsi Washington-Canberra yang dicela Presiden Donald Trump sebagai kerja sama yang ‘bodoh’.

Dutton tidak bisa memastikan kapan para pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan kembali ke Nauru untuk melakukan apa yang Trump gambarkan sebagai ‘pemeriksaan ekstrem’.

Trump memutuskan memperluas persyaratan dalam penyaringan untuk menghormati kesepakatan yang dibuat pemerintahan Barack Obama untuk menerima hingga 1.250 pengungsi yang ditolak masuk ke Australia.

Australia memberi dana kepada pihak Nauru dan Papua Nugini untuk menjaga lebih dari 2.000 pencari suaka, sebagian sebagian besar dari Iran, Afghanistan, dan Sri Lanka, serta beberapa negara yang dilanda konflik.
Kondisi para pencari suaka yang sangat memperihatinkan telah membuat pemerintah di tiga negara tersebut mendapat kritikan dari kelompok pembela hak asasi manusia (HAM).

Sejauh ini pemerintah Trump atau Australia belum menjelaskan secara terpe-rinci yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan ekstrem’ itu.

Sebelumnya para pejabat AS telah dikirim ke Nauru beberapa hari setelah kesepakatan diumumkan pada November 2016 lalu. Akan tetapi, mereka meninggalkan tempat tersebut pekan ini dan telah membuat perjanjian tersebut dalam keadaan dipertanyakan.

“Saya tidak memiliki komentar terkait dengan kapan para pejabat AS akan berada di Nauru kembali,” kata Dutton kepada para wartawan, kemarin.

“Beberapa pejabat telah meninggalkan lokasi dalam beberapa hari terakhir dan kami perkirakan pejabat lain akan datang ke sana pada waktunya,” tambahnya.

Juru bicara Refugee Action Coalition, Ian Rintoul, mengatakan sebagian besar pengungsi di Nauru yang telah diterima Washington sebagai calon pemukim telah menjalani wawancara awal dengan para pejabat AS.

Para calon pemukim tersebut telah diberi tahu petugas bahwa proses tersebut akan berlangsung melalui dua tahap. Namun, sejauh ini mereka masih belum dipanggil kembali untuk wawancara tahap kedua sebagai persyaratan menjadi pemukim di AS.

Pemerintah ‘Negeri Kanguru’ telah dikritik para aktivis pembela HAM dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan perlakuan terhadap para pencari suaka yang tidak manusiawi. (AP/Hym/I-3)