Myanmar Bantah Tudingan PBB

KOMISI negara Myanmar yang melakukan penyelidikan terhadap duga­an keterlibatan militer dalam pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan etnik Rohingya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak kredibel. Penyelidikan itu dilakukan pemerintah Myanmar setelah PBB merilis temuan yang me­nuding militer negara Asia Tenggara itu terlibat dalam ber­bagai kasus pelanggaran HAM terhadap ribuan warga etnik Rohingya. Bahkan, PBB melalui Badan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebut apa yang dialami etnik Rohingnya oleh aparat militer Myanmar merupakan sebuah upaya sis­tematis pemusnahan etnik (genosida).

PBB memiliki sejumlah bukti, terutama dari para korban yang mengalami penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Laporan itu diluncurkan PBB pada pekan lalu. Hal itu membuat otoritas Myanmar gerah sehingga memaksa mereka melakukan penyelidikan internal lewat Komisi Negara. Namun, pembentukan badan itu pun dinilai tidak kredibel karena dipimpi seorang pensiunan jenderal dan Wakil Presiden Myint Swe. Bukan sa­ja tidak kredibel, tetapi badan itu ‘tidak memiliki ta­ring’ untuk melakukan sebuah penyelidikan yang betul-betul independen dan objektif.

“Komisi yang ada bukanlah pilihan yang kredibel untuk melakukan penyelidikan baru,” kata pejabat tinggi PBB Adama Dieng, di New York, Senin (6/2). “Saya prihatin bahwa komisi pemerintah tidak menemukan apa-apa terkait dengan keterlibatan militer dalam kasus ini, sementara OHCHR jelas-jelas memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” sambung Dieng.

Salah seorang anggota Komisi Negara Aung Tun Thet menolak keras kritik tersebut dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ialah untuk mendapatkan hasil yang ‘objektif’ bukan untuk menyenangkan komunitas internasional. “Yang lebih penting ketimbang menyangkal mereka (PBB) ialah menemukan kebenaran,” tegas Aung Tun Thet, yang juga seorang pensiunan penasihat PBB. “Akan ada kritik tentunya. Namun, ba­gi komisi, kita harus bekerja mengungkapkan kebenaran tentang situasi ini.”

Sekitar 70 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak militer me­lancarkan operasi sekitar empat bulan lalu untuk menemukan kelompok militan Ro­hingya yang dituduh melakukan serangan mematikan di pos perbatasan polisi. Komisi Negara merupakan upaya kedua yang diciptakan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mencoba mengatasi perpecahan agama di negara bagian itu sejak ke­rusuhan sektarian yang menewaskan lebih dari 100 orang pada 2012.