Relokasi Rohingya tidak Layak

PIHAK berwenang Bangladesh menyeru kepada masyarakat internasional, Minggu (5/2), untuk mendukung rencana kontroversial mereka dalam upaya merelokasi puluhan ribu peng-ungsi Rohingya asal Myanmar ke sebuah pulau terpencil.

Rencana pemerintah tersebut telah menuai sejumlah kritik dan peringatan keras.

Pasalnya pulau yang akan menjadi tempat pengungsi Rohingya tersebut dinilai sangat tidak layak sebagai tempat menetap manusia.

Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali meminta perwakilan dari 60 diplomat dari sejumlah negara dan beberapa lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah-langkah penting guna merelokasi pengungsi.

Skema yang ditawarkan akan menjadi keputusan untuk memukimkan warga etnik Rohingya asal Myanmar di Pulau Thengar Char di Teluk Benggala.

Ali mengatakan para pengungsi Rohingya akan memiliki akses yang lebih baik dalam mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Sekitar 232 ribu warga muslim Rohingya--baik yang terdaftar maupun tidak--sudah tinggal di Bangladesh.

Sebelumnya lebih dari 65 ribu orang tambahan mulai berdatangan sejak Oktober setelah menjadi korban keke-rasan aparat keamanan Myanmar di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri ke Bangladesh hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Mereka hidup seadanya dalam kondisi kekurangan di kamp-kamp pengungsi di Distrik Cox Bazar, Bangladesh, yang berbatasan dengan Rakhine, Myanmar.

Pekan lalu, Bangladesh membentuk sebuah komite yang terdiri atas pejabat negara di daerah pesisir untuk mengawasi rencana tersebut.

Pemerintah meminta pihak berwenang untuk membantu mengidentifikasi dan merelokasi warga negara Myanmar yang tidak berdokumen ke Pulau Thengar Char.

Seorang pejabat lokal mengecam gagasan tersebut.

Dia mengatakan pulau seluas 2.430 hektare tersebut hanya dapat diakses selama musim dingin dan menjadi surga bagi bajak laut.

Bangladesh pertama kali membahas ide relokasi pengungsi pada 2015 meski mencuat tuduhan bahwa pulau itu masih belum siap sebagai tempat tinggal manusia.

Ide tersebut telah memicu protes dari tokoh masyarakat Rohingya.

Di sisi lain, PBB mengatakan relokasi secara paksa akan sangat kompleks dan kontroversial. (AFP/Hym/I-3)