Pemerintah Menolak Mundur

PEMERINTAH Rumania berkeras bertahan meski menghadapi tekanan massa yang turun ke jalan-jalan negeri itu. Sedikitnya 500 ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi hari keenam, Minggu (5/2) malam, untuk menuntut pemerintah mundur. Namun, Perdana Menteri Sorin Grindeanu menegaskan pemerintahannya tidak akan mengundurkan diri. “Kami memiliki tanggung jawab kepada orang-orang yang memilih kami,” tegasnya.

Koalisi kiri-tengah yang ber­kuasa juga menyatakan du­kungan mereka terhadap pemerintahan Grindeanu. “Kami menyatakan dukung­an kami pada pemerintah dan perdana menteri,” tegas Liviu Dragnea, Ketua Partai Sosial Demokrat (PSD), partai pendukung Grindeanu, seusai pertemuan dengan koalisi pemerintahan, Senin (6/2). Sebelumnya, Dragnea meyakini protes tersebut dibekingi kekuatan-kekuatan yang sangat besar. “Siapa yang mengorga­ni­sasi? Sulit mengatakan tapi sa­ya harap lembaga-lembaga negara memiliki informasi ini,” ujar Dragnea dalam wawancara dengan televisi. “Ini rencana yang lebih terorganisasi dan bukan gerakan spontan belaka,” sambungnya.

Dragnea dilarang menjadi perdana menteri lantaran melakukan kecurangan pemilu pada April 2016 dan saat ini tengah diadili dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Aksi protes dalam enam malam terakhir yang berlangsung di sejumlah kota telah menjadi kemarahan massa terbesar sejak aksi massa yang menumbangkan diktator komunis Nicolae Ceausescu pada 1989. Objek kemarahan publik ialah dekret pemerintah yang dikeluarkan Selasa (31/1) malam. Dekret yang dijadwalkan mulai berlaku pada 10 Februari mengatur kejahatan penyalahgunaan kekuasaan hanya bisa dihukum penjara jika nilai korupsi melebihi 200 ribu lei (Rp632 juta).

Dalam dekret terpisah yang akan dikaji parlemen, pemerintah juga bermaksud untuk membebaskan sekitar 2.500 orang dari penjara yang menjalani hukuman kurang dari lima tahun. Para kritikus di dalam nege­ri dan di luar negeri khawatir dekret atau aturan itu bisa melindungi banyak politikus dari tuntutan atas korupsi. Kritikus melihat dekret itu menandai kemunduran dalam pertempuran melawan korupsi di negara termiskin kedua di Uni Eropa itu.

Kabinet Grindeanu sebelumnya, Minggu (5/2), menca­but dekret tersebut setelah demo besar-besaran. Namun, pencabutan dekret itu gagal meredakan kemarahan pengunjuk rasa. Banyak peserta aksi meneriakkan ‘Mundur! Mundur!’ sembari melambaikan bendera negara. “Mereka korup. Kami ingin keadilan. Pemerintah masih memiliki suatu upaya (dengan dekrit itu),” kata Emma, 24, salah satu dari 200 ribu-300 ribu orang yang diperkirakan media berkumpul di Lapangan Kemenangan di pusat Kota Bukares. (AFP/Hym/I-1)