Giliran Hakim California Batalkan Perintah Trump

PENENTANGAN terhadap kebi­jak­an diskriminatif Presiden Ameri­ka Serikat Donald Trump kian me­luas di lembaga peradilan. Pada Selasa (31/1), hakim Distrik California, Andre Birotte Jr, me­ngeluarkan perintah pengadilan yang melarang pemerintah AS mencegah puluhan warga Yaman dengan visa yang sah untuk terbang ke Los Angeles.

Birotte Jr juga memerintahkan pemerintah tidak membatalkan visa imigran yang diperoleh atau menghalangi siapa pun dari tujuh negara yang mengantongi izin sah memasuki ‘Negeri Paman Sam’. Ketujuh negara itu ialah Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Putusan tersebut menyusul mo­si darurat yang diajukan pe­ngacara Julie Goldberg dan rekan­nya atas nama 28 penggugat. “Me­reka ialah orang-orang yang melarikan diri dari peperangan, ada orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak menda­pat­kan perawatan medis yang tepat, anak-anak yang meninggal (saat menunggu visa mereka),” ujar Goldberg di Djibouti, tempat kliennya transit, via telepon.

Di antara mereka yang masih telantar di Djibouti karena larangan perjalanan Trump ialah seorang pria Yaman yang istri dan putri­nya warga negara AS. Namun, anaknya yang berusia tiga tahun ialah pemohon visa imigran dengan sebuah paspor terjebak di Kedubes AS di Djibouti.

Juru bicara Kementerian Ke­a­manan Dalam Negeri AS tidak me­ngomentari putusan Birotte Jr itu. Sebelumnya, perintah menentang kebijakan Trump dikeluarkan hakim bebe­rapa negara bagian AS lainnya, termasuk New York, Virginia, dan Washington.

Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Trump membatalkan perintah eksekutif yang melarang imigran dan warga da­ri tujuh negara memasuki AS. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan bisa mencegah teroris masuk, bahkan menyerang AS. “Saya pikir langkah-langkah seperti ini harus dihilangkan cepat atau lambat. Langkah-langkah itu termasuk melanggar prinsip dasar.’’

Guterres dikritik oleh para ak­tivis hak asasi manusia karena tak segera mengecam kebijakan kontroversial Trump. Sikap itu diyakini karena ada kekhawatir­an bahwa AS akan memotong anggaran untuk PBB.

Sejauh ini, AS menjadi kontri­butor terbesar finansial PBB hing­ga 22% untuk ope­rasional dan 28% misi perdamai­an yang mencapai US$7,8 miliar setiap tahunnya. (AFP/Hym/Ire/X-8)