Sekjen PBB Desak AS Cabut Larangan Perjalanan

SEKJEN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (1/2) waktu setempat, menyuarakan keprihatinan serius mengenai dampak negatif dari kebijakan Presiden AS Donald Trump tentang imigrasi yang menghalangi kepergian warga negara dari 5 negara islam dan menolak masuknya pengungsi ke AS.

Guterres mengatakan tindakan tersebut mesti dicabut secepat mungkin. Dia mengatakan di Markas Besar PBB, New York bahwa "transmigrasi sering kali menjadi satu-satunya penyelesaian yang mungkin" buat orang yang menyelamatkan diri dari konflik dan penghukuman.

Perintah Eksekutif, yang ditandatangani Trump pada Jumat (27/1), melarang semua warga negara dari tujuh negara yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah serta Yaman, memasuki AS selama 90 hari ke depan.
Perintah itu juga menghentikan seluruh program pengungsi AS selama 120 hari, melarang tanpa batas waktu pengungsi Suriah, dan menghentikan rencana masuk lebih dari 50.000 pengungsi, yang dimulai pada Oktober 2016 dan akan berakhir pada September 2017.

Kebijakan Trump tersebut memicu protes keras di Washington DC dan di lebih dari 30 bandar udara di AS, dan juga mengundang kecaman keras dari belahan lain dunia. Ketika ditanya mengenai dampak Perintah Eksekutif itu, Guterres menekankah bahwa transmigrasi adalah "keharusan" dan "warga Suriah adalah orang yang saat ini memiliki keperluan paling dramatis."

Larangan perjalanan mamasuki AS bukan cara terbaik untuk melindungi AS atau negara lain mana pun, kata Guterres. Sebelumnya, di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, pada Senin (31/1), Guterres memuji negara Afrika karena membuka perbatasan mereka buat pengungsi dan orang yang menyelamatkan diri dari kerusuhan sementara belahan lain dunia, termasuk Barat.(OL-4)