Iran Bantah Langgar Kesepakatan Nuklir

MESKI telah melakukan uji coba rudal balistik, Iran membantah hal yang mereka lakukan telah melanggar kesepakatan-kesepakatan nuklir yang dibuat pada 2015 atau yang dikenal dengan Rencana Aksi Komperhensif bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA).

Dalam kesepakatan itu, Jerman dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB--Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, dan Tiongkok--menyepakati untuk mengurangi sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan pada Iran dengan syarat Teheran harus mengurangi persediaan uranium dan membatasi program nuklir mereka.

"Tindakan uji coba rudal sama sekali tidak bertentangan dengan JCPOA atau resolusi 2231. Hal ini justru sejalan dengan upaya Iran meningkatkan kekuatan pertahanan mereka," kata Menteri Pertahanan Iran Hossein Dehghan.

Dehghan menjelaskan penyataan yang menjadi klarifikasi Iran itu merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang Iran melakukan pengembangan rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir.

"Tes ini sejalan dengan program kami yang berkelanjutan," kata Dehghan seperti dikutip kata kantor berita ISNA.

"Kami sebelumnya telah mengumumkan bahwa kami akan melaksanakan program yang memang telah kita rencanakan dalam rangka peningkatan pertahanan yang tentunya termasuk memproduksi alat-alat pertahanan demi kepentingan dan tujuan nasional Iran. Tidak ada satu pun pihak yang dapat memengaruhi keputusan kami," imbuhnya.

Teheran, Selasa (31/1) lalu, juga sudah memperingatkan Washington agar tidak menciptakan ketegangan yang baru dengan memanfaatkan isu itu.

"Kami berharap agar program pertahanan Iran tidak digunakan pemerintah baru AS sebagai dalih untuk menciptakan ketegangan baru," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Komentar Zarif tersebut muncul menjelang konsultasi darurat di Dewan Keamanan PBB terkait dengan uji coba rudal Iran tersebut yang diminta pihak Washington.

Dubes AS Nikki Haley mengatakan pertemuan tersebut digelar karena uji coba rudal jarak menengah merupakan sesuatu yang 'benar-benar tidak dapat diterima'.

"Amerika Serikat tidak naif. Kami tidak akan sekadar menunggu. Anda akan melihat kami memanggil mereka," kata dia.

Ketegangan itu bagaimanapun muncul di tengah-tengah kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara muslim di dunia termasuk salah satunya Iran untuk masuk 'Negeri Paman Sam'. (AFP/Ths/I-2)