Diplomat AS Tolak Perintah Trump

SEBANYAK 900 diplomat Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) menandatangani sebuah memo menentang perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke 'Negeri Paman Sam'.

Memo itu mengingatkan Trump bahwa kebijakan imigrasi baru itu tidak akan membuat AS aman.

Kebijakan itu malah akan membahayakan upaya mencegah serangan teroris.

"Mengingat tidak adanya serangan teror yang dilakukan warga negara Suriah, Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman yang ada di AS selama beberapa tahun terakhir, larangan Trump akan memiliki dampak praktis yang lebih sedikit dalam peningkatan keamanan publik," ujar memo tersebut.

Memo itu menyebut perintah Trump bertentangan dengan nilai-nilai dan konstitusi AS sehingga tugas karyawan federal ialah kembali menegakkannya.

Selain itu, memo itu memperingatkan sentimen anti-AS akan semakin meningkat dan bakal berdampak pada kerusakan ekonomi AS karena berkurangnya pendapatan dari wisatawan asing dan mahasiswa.

"Hasil akhir dari larangan ini tidak akan menurunkan serangan teror di AS, tetapi menurunkan pandangan baik internasional terhadap penduduk AS dan ancaman bagi perekonomian kita," imbuh memo tersebut.

Menurut CNN, draf memo tersebut tersebar sejak Senin (30/1) yang meminta tanda tangan para pejabat Deplu AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer memberikan tanggapan keras atas memo tersebut.

"Pilihan untuk pegawai federal, setuju dengan keputusan tersebut atau mereka bisa pergi," tegas Spicer.

"Presiden Trump memiliki visi yang sangat jelas. Dia (Trump) sudah jelas sejak kampanye. Sudah sangat jelas sejak menjabat bahwa akan menempatkan keselamatan negeri ini lebih dulu. Trump akan melaksanakan hal-hal yang merupakan kepentingan terbaik keamanan negeri ini. Jika seseorang punya masalah dengan agenda tersebut, pertanyaan selanjutnya ialah apakah mereka harus tetap di posisi mereka atau tidak," imbuhnya.

Protes meluas

Selain Deplu AS, sejumlah negara bagian mengumumkan rencana menggugat larangan Trump termasuk Negara Bagian Massachusetts yang telah secara resmi mengumumkan rencana mereka.

Jaksa Massachusetts Maura Healey mengatakan melalui Twitter, Senin (30/1), bahwa kantornya akan bergabung mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal untuk menentang larangan tersebut.

Hakim federal di lima negara bagian selama akhir pekan juga telah menghadang pihak berwenang AS dalam menerapkan perintah Trump.

Bahkan, hakim Distrik Massachusetts Allison Burroughs mengambil langkah lebih tegas dengan melarang penahanan atau pembatalan terhadap para pengungsi yang sudah disetujui untuk diterima, para pemegang visa, dan mereka yang berstatus penduduk tetap AS dari ketujuh negara tersebut selama tujuh hari.

Sementara itu, Trump telah menominasikan hakim Neil Gorsuch menjadi anggota Mahkamah Agung AS dalam upaya membuat hakim konservatif unggul jumlah di pengadilan tertinggi AS tersebut.

Jika disetujui Senat AS, Gorsuch akan mengisi kursi yang ditinggalkan Antonin Scalia yang meninggal dunia setahun lalu dan membuat hakim konservatif unggul lima berbanding empat ketimbang hakim liberal. (CNN/AFP/Ant/I-2)