Tolak Perintah, Trump Pecat Plt Jaksa Agung Sally Yates

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump memecat Plt Jaksa Agung Sally Yates setelah ia mengumumkan tidak akan membela kebijakan imigrasi kontroversial yang digulirkan Trump.

Kontor pers Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/1) mengatakan bahwa Yates telah mengkhianati Departemen Kehakiman dengan menolak menegakkan tertib hukum yang dirancang untuk melindungi warga AS.

Pernyataan itu juga menyebut Yates --yang ditunjuk oleh pemerintahan Obama-- tengah menjalankan kebijakan "yang lemah di perbatasan dan sangat lemah pada imigrasi ilegal."

Seperti diberitakan, pada Jumat (27/1) Trump, melalui perintah eksekutifnya, menangguhkan AS menerima pengungsi untuk 120 hari ke depan, juga penghentian penerimaan pengungsi dari Suriah untuk batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu,Trump juga melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS untuk 90 hari ke depan.

Gedung Putih juga menuntut semua imigran sudah harus membuktikan kemandirian finansial sebelum mereka diizinkan masuk ke AS. Usulan yang disampaikan dalam perintah eksekutif Trump tersebut sebagai sinyal pemerintah AS saat ini tengah mempertimbangkan tidak hanya menindak imigran ilegal di AS , tetapi juga imigran yang sudah tinggal di negara hukum (AS).

Namun kebijakan tersebut ditentang oleh Yates. Sebagai pengganti Sally Yates, Trump telah menunjuk Dana Boente, seorang jaksa AS untuk Distrik East Virginia. Boente yang naik jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Jaksa Agung AS merasa bangga sudah dipilih Presiden Trump.

”Saya merasa terhormat untuk melayani Presiden Trump dalam peran ini sampai rapat Senator mengesahkan. Saya akan membela dan menegakkan hukum negara kita untuk memastikan bahwa orang-orang kami dan bangsa kami dilindungi,” kata Boente.

Sebelumnya, Presiden Trump melalui tweet-nya juga menuduh Partai Demokrat sengaja menunda-nunda keberlangsungan pemerintahannya karena alasan politik.

Kebijakan kontroversial yang diambil Trump tersebut sebelumnya juga mendapat perlawanan Jaksa Agung dari 16 negara bagian AS yang menuduhnya sebagai kebijakan inkonstitusional. Mereka juga tengah mempertimbangkan untuk menggugat pemerintahan Trump ke pengadilan.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (30/1), para Jaksa Agung dari Partai Demokrat diperkirakan akan memberikan perlawanan terbesar ke Trump. Dalam sistem pemerintahan AS, Jaksa Agung negara bagian, yang ada di 50 negara bagian AS, bertugas sebagai penasihat hukum utama bagi setiap pemerintahan negara bagian AS.

Gugatan hukum dari otoritas negara bagian tentu akan semakin menambah besar pertaruhan hukum yang menyelimuti perintah eksekutif Trump.(OL-4)