Jokowi Minta Rakyat Tenang Sikapi Trump

Nur Aivanni
31/1/2017 06:33
Jokowi Minta Rakyat Tenang Sikapi Trump
(Pengunjuk rasa mengangkat poster yang berisi penolakan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Bandara Internasional San Francisco, California, Minggu (29/1). -- AFP PHOTO / Josh Edelson)

PRESIDEN Joko Widodo meyakinkan bahwa kebijakan kontroversial yang diambil Presiden AS Donald Trump tidak berdampak pada warga negara Indonesia. Ia meminta rakyat tenang.

Pada Jumat (21/1), Trump me­­neken perintah eksekutif peng­hentian seluruh program pengungsi ke AS selama 120 hari. Ia juga menetapkan la­rangan perjalanan selama 90 hari untuk warga Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman ke AS.

Jokowi memastikan kebijak­an diskriminatif itu tak berpengaruh kepada Indonesia ataupun WNI yang tinggal di AS. “Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu, kena­pa resah?” ujarnya seusai pe­­luncuran fasilitas kemudah­an impor tujuan ­ekspor bagi industri kecil dan menengah di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin.

Dalam menyikapi kebijakan itu, Jokowi mengatakan pemerintah tetap menjunjung prinsip kesetaraan. Ia menegaskan konstitusi jelas mengamanatkan keadilan dan kesetaraan harus terus diperjuangkan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri meminta WNI di AS te­tap menghormati hukum se­tempat dan ikut menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Selain itu, Menlu Retno Marsudi menginstruksikan seluruh perwakilan RI di Washington DC, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, dan San Francisco mengaktifkan la­yanan hotline 24 jam.

“Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus meng­amati perkembangan yang ter­jadi dan akan mengantisipa­si dampak yang mungkin timbul bagi WNI,” ujar Dirjen Perlin­dungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal.

Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan perintah eksekutif Trump terhadap imigran dan rakyat dari tujuh negara berpenduduk ma­yoritas muslim diteken demi keamanan AS.

“Ini langkah se­mentara selama kurang lebih 90 hari, dan kami akan dapat mengkaji ulang prosedur-pro­sedur kami,” tuturnya seusai bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, kemarin.

Pemerintah AS, imbuh Donovan, terus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai kebijakan tersebut. Ia ingin semua pihak memahami bahwa kebijakan itu tidak menyangkut Islam.

Banjir kecaman
Apa pun, perintah eksekutif Trump terus disambut penentangan. Pada Minggu (29/1) waktu setempat, puluhan ribu demonstran turun di beberapa kota dan bandar udara di AS untuk mengecam kebijakan Trump yang mereka anggap sebagai kekejaman.

Unjuk rasa terbesar terja­di di Baterry Park di pusat Ko­ta Manhattan, lingkungan Pa­tung Liberty, New York. Massa juga unjuk kecaman di Lafayatte Square, seberang Ge­dung Putih, Washington. ‘’Ti­dak ada kebencian, tidak ada kekhawatiran, selamat da­tang para pengungsi,’’ seru demonstran.

Kecaman juga terus mengalir dari dunia internasional, ter­masuk dari negara-negara yang di-blacklist Trump. Organisasi kemanusiaan Medecins Sans Frontieres (MSF) me­nga­takan kebijakan Trump me­larang sementara pengungsi ke AS ialah tindakan tidak ber­pe­ri­kemanusiaan terhadap orang-orang yang menyelamatkan diri dari zona perang.

“Setiap hari tim kami di lapangan menyaksikan orang-orang yang nyaris putus asa di perbatasan yang tertutup dan terperangkap di zona perang,” ujar Jason Cone, Direktur Eksekutif MSF, dalam rilisnya kepada Media Indonesia.

“Menutup pintu AS yang selama bertahun-tahun telah menyaring pengungsi dengan ketat ialah sebuah serangan terhadap prinsip mendasar bahwa setiap orang dapat melarikan diri untuk melindungi keselamatannya,” tambahnya. (AFP/AP/Hym/Drd/Dro/Ant/X-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Oka Saputra
Berita Lainnya