Kemenlu Gerak Cepat Terkait Tudingan Penyelundupan Senjata di Sudan

PEMERINTAH diminta bertindak cepat dan tegas serta menyampaikan penjelasan yang akurat terkait penundaan kepulangan pasukan perdamaian Indonesia di Sudan terkait tuduhan penyelundupan senjata. Jika tidak ditangani secara menyeluruh kejadian ini dinilai bisa mencoreng muka Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Nurhayati Assegaf mendesak agar pimpinan DPR meminta penjelasan pemerintah soal penangkapan pada pasukan perdamaian Indonesia di Sudan.

"Kejadian ini sangat merusak diplomasi Indoensia yang sangat kurang aktif kami berharap pimpinan DPR meminta pada pemerintah menjelaskan kejadian ini dan mencari secara tuntas siapa yang melakukan," kata Nurhayati dalam rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).

Politikus Demokrat itu menyebut, Indonesia adalah negara yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Menurut artikel The Sudanese Media Center, Sabtu (21/1), personel RI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian UNAMID itu ditangkap di bandara Al Fashir pada Jumat (20/1) atas percobaan penyelundupan senjata beserta amunisi dan beberapa mineral

Pemerintah pun tentu tidak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Selasa (24/1) mengatakan Kemenlu sudah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut.

Disebutkan, terdapat beberapa kejanggalan dari informasi awal yang diterima. Sehingga, pihak PBB sedang melakukan investigasi.
"Informasi awal yang kita terima dari pasukan Polisi Indonesia bahwa barang tersebut bukan milik Pasukan Polisi Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, Duta Besar RI di Khartoum sudah koordinasi untuk memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia.
Selain itu, Tim Polri juga segera berangkat ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan tersebut.(OL-4)