KJRI Melbourne Diterobos Australia Prihatin

PEMERINTAH Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, mengecam keras tindakan kriminal berupa penerobos-an dan pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Gedung Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, Australia, Jumat (6/1).

"Otoritas Australia harus segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal penerobos KJRI Melbourne," ujar Retno dalam keterangan pers Kemenlu, kemarin.

Juru Bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir, menambahkan pemerintah Indonesia telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia dan meminta pelaku ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ia juga mengatakan Menlu Retno kemarin pagi telah ber-komunikasi dengan Menlu Australia Julie Bishop untuk menekankan kewajiban Australia terhadap perwakilan diplomatik dan konsuler sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963.

"Konvensi Wina 1961 pasal 22 ayat 2 mengatakan negara penerima memiliki tugas khusus mengambil semua langkah untuk melindungi bangunan misi dari segala bentuk intrusi atau kerusakan dan mencegah segala bentuk gangguan ketenangan atau perusakan kewibawaan misi," sebut Arr-manatha.

Dalam menanggapi hal itu, menurutnya, Bishop telah menyampaikan keprihatinan dan komitmen untuk menangkap pelaku.

Berdasarkan informasi KJRI Melbourne, aksi simpatisan kelompok separatis OPM terjadi pada Jumat siang saat sebagian besar staf KJRI tengah beribadah salat Jumat. Pelaku menerobos gedung apartemen di sebelah KJRI, kemudian memanjat pagar tembok KJRI yang bertinggi lebih dari 2,5 meter.

Guru besar hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya waspada agar hubungan kedua negara tidak terganggu. Menurutnya, amat mungkin pelaku memanfaatkan situasi pascapenangguhan kerja sama latihan militer RI-Australia.

"Warga itu kelihatannya hendak mengolok-olok isu sensitif yang menyebabkan adanya penangguhan sementara kerja sama militer," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, Panglima TNI menyatakan penangguhan kerja sama bidang pendidikan militer dengan Australian Defence Force (ADF). Kebijakan itu menyusul adanya dugaan pelecehan ideologi Pancasila serta kurikulum pendidikan militer ADF. (Ihs/Ant/E-1)