Pemerintah Gagal Kelola

NEPAL yang tengah dilanda ketidakstabilan politik sejak berubah dari monarki Hindu menjadi negara federal pada 2008, mengalami kekacauan dalam regulasi terkait bidang kesehatan.

Politik revolving door, yakni perputaran peran antara legislator, regulator, dan industri telah membuat banyak pihak bersaing untuk mempertahankan pengaruh dengan menumpuk 'loyalis' di dalam struktur birokrasi Nepal, termasuk di sektor kesehatan.

Konstitusi baru yang disetujui tahun lalu, termasuk janji program pelayanan kesehatan universal, belum diimplementasikan hingga saat ini.

Rumah sakit swasta dan perguruan tinggi medis telah menjamur untuk mengisi kekosongan sektor kesehatan di bawah pengelolaan pemerintah yang terbatas.

Swasta kerap kali mendirikan fasilitas itu karena koneksi politik.

"Hal ini seharusnya menjadi sektor yang berorientasi jasa, tapi telah berubah menjadi sektor penghasil keuntungan bagi partai-partai politik, untuk diri para politikus sendiri," ujar Govinda KC, dokter di rumah sakit di Kathmandu, yang melakukan mogok makan untuk menuntut pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan.

Govinda dan pendukungnya memiliki sedikit kepercayaan bahwa situasi sektor kesehatan di Nepal akan berubah dengan cepat.

"Ini adalah untuk kesepuluh kalinya Go-vinda melakukan aksi mogok makan, itu berarti telah terjadi sembilan kali perjanjian yang tidak terpenuhi," ujar Lijan Maharjan, seorang dokter yang menjadi tim negosiasi Govinda.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nepal Gagan Thapa mengatakan Nepal telah melakukan perbaikan seperti penurunan angka kematian ibu dan anak.

Namun faktanya, pelayanan kesehatan masih tetap terbatas dan mahal.

"Misalnya Anda menderita penyakit hati, maka Anda akan kembali miskin," ujar Thapa.

Thapa juga mengatakan sedikitnya enam anggota komite penasihat kesehatan pemerintah secara konsisten menghalangi pengesahan UU pendidikan medis untuk mengatur pelatihan dokter.

Mereka diduga memiliki hubungan kedekatan dengan perguruan tinggi medis swasta.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Nepal adalah negara dengan 28 juta penduduk tapi hanya memiliki tujuh dokter, perawat, dan bidan, serta hanya memiliki 50 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 10 ribu orang.

"Pelayanan kesehatan swasta terkait dengan pembayaran yang lebih mahal, yang membuat semakin banyak orang menjadi miskin karena pelayanan kesehatan," ujar Jos Vandelaer, Direktur WHO di Nepal.

WHO merekomendasikan agar Nepal memiliki setidaknya 34,5 profesional kesehatan untuk menangani 10 ribu warga.

Sektor kesehatan Nepal yang terbatas semakin krusial setelah gempa pada 2015 menghancurkan hampir se-pertiga klinik umum dan rumah sakit di sana.

Lebih dari 80% penduduk di daerah perdesaan hanya bergantung pada klinik yang dijalankan pemerintah.

Sementara itu rumah sakit semuanya terletak di kota dan sebagian besar ialah swasta. (AFP/I-3)