PBB Didesak Intervensi Krisis Rohingya

KELOMPOK pemenang Nobel mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan mengakhiri 'krisis kemanusiaan' yang dialami etnik Rohingya, kelompok muslim yang minoritas di Myanmar. Puluhan ribu warga etnik itu melarikan diri ke Bangladesh menghindari kekejaman militer Myanmar.

Dalam surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB, para pemenang Nobel, politisi, filantropi, dan aktivis mengatakan tragedi pembersihan etnik dan kejahatan kemanusiaan tengah terjadi di Myanmar. Mereka mengkritik pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang juga pemenang Nobel Perdamaian, yang dinilai kurang berinisiatif untuk melindungi etnik Rohingya.

"Kami frustrasi bahwa dia tidak melakukan inisiatif apa pun untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan penuh dan setara bagi etnik Rohingya," demikian bunyi isi surat itu.

Dalam beberapa pekan terakhir sekitar 27 ribu etnik Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine untuk menghindari operasi militer Myanmar. Pemerintah Myanmar berdalih operasi itu untuk memburu kelompok bersenjata yang menyerang pos-pos penjagaan militer mereka.

Faktanya, warga Rohingya yang selamat dari operasi itu mengatakan telah terjadi pemerkosaan, pembantaian, dan pembakaran oleh militer.

Gelombang pengungsi Rohingya yang kabur ke Bangladesh membuat pemerintah Bangladesh mendapat tekanan besar masyarakat internasional untuk membuka perbatasannya. Alih-alih menerimanya, Bangladesh justru memperketat penjagaan perbatasan. Mereka juga mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai untuk mencegat perahu etnik Rohingya memasuki perairannya.

Kementerian luar negeri Bangladesh mengatakan sedikitnya 50 ribu etnik Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh pada Kamis (29/12).

"Rohingya ialah minoritas paling teraniaya di dunia yang sudah termarginalisasi dan dehumanisasi selama puluhan tahun," ungkap para pemenang Nobel itu, yang di antaranya peraih Nobel Perdamaian seperti Desmond Tutu, Shirin Ebadi, dan Jose Ramos-Horta.

Mereka meminta 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan krisis tersebut ke agenda mereka. "Karena sangat mendesak dan untuk menyerukan Sekretaris Jenderal PBB mengunjungi Myanmar.(AFP/Ire/I-1)