Iran Senang Aleppo Dikuasai Lagi

PRESIDEN Iran Hassan Rouhani dan pemimpin Rusia Vladimir Putin menyambut kemenangan tentara Suriah dalam melawan kelompok pejuang oposisi di Aleppo, Suriah.

Media pemerintah Iran, kemarin, melaporkan bahwa Rouhani menelepon Putin, sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad, untuk mengucapkan selamat atas kekalahan kelompok pemberontak di medan tempur Kota Aleppo.

“Kemenangan tentara Suriah mengirimkan sebuah pesan bahwa teroris tidak akan mampu mencapai tujuan mereka,” kata Rouhani dalam panggilan telepon Sabtu (24/12) larut malam.

“Kita harus menyetop teroris menggunakan masa gencatan senjata untuk membangun kembali kekuatan mereka dan menciptakan basis baru di daerah lain di Suriah,” tambahnya.

Putin juga menyambut kekalahan pasukan pemberontak di kota terbesar kedua Suriah itu. Ia mengatakan kerja sama antara Teheran dan Moskow berlanjut.

Mereka mengatakan pembicaraan damai Suriah akan berlangsung di Kazakhstan, tetapi tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Iran dan Rusia menjadi pendukung utama rezim Al-Assad dan melabeli semua pasukan kelompok pemberontak termasuk pemberontak yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah sebagai kelompok teroris.

“Hasil kerja sama ini merupakan kemenangan besar dalam perang melawan teroris­me internasional,” tambah Putin.

Tentara Suriah pekan ini merebut kembali kendali atas wilayah timur Aleppo yang telah dikuasai kelompok pemberontak yang berbeda sejak medio 2012, setelah melancarkan serangan intensif selama sebulan.

Garda Revolusioner Iran turut memainkan peran koordinasi di lapangan. Sebagian dari ribuan relawan Iran juga bertempur di garis depan pertempuran untuk melindungi kuil-kuil Syiah di Suriah.

Para pejabat di Teheran menyebut kekalahan pemberontak di Aleppo menunjukkan peran Iran yang makin meningkat di kawasan Timur Tengah.

“Koalisi antara Iran, Rusia, Suriah, dan Hezbullah telah memimpin pembebasan Aleppo dan selanjutnya akan membebaskan Mosul (di Irak),” kata Yahya Safavi, penasihat pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk bidang kebijakan luar negeri. (AFP/Hym/I-2)