Mencari Cara Mengatur Kepemilikan Senjata Api

SEJUMLAH aksi penembakan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam rentang satu tahun kembali memicu perdebatan tentang undang-undang pengetatan peredaran senjata. Insiden terakhir di Oregon, akhir September lalu, juga membuat sejumlah ahli mengemukakan kekerasan senjata yang terjadi di AS sulit dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Presiden AS Barack Obama pernah melontarkan pertanyaan mengapa warga 'Negeri Paman Sam' tidak bisa mengikuti Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut membuat undang-undang yang dia sebut hampir menghilangkan penembakan massal sepenuhnya. "Kita semua tahu bahwa ada cara untuk mencegah penembakan massal itu," kata Obama sebagaimana dikutip Wall Street Journal.

Adam Lankford, profesor di fakultas hukum pidana di Universitas Alabama, AS, mempelajari penembakan massal di seluruh dunia pada periode 1966-2012. Dari situ, dia menemukan bahwa di negara-negara dengan tingkat kepemilikan senjata tinggi, insiden penembakan massal lebih banyak terjadi. Menurut hasil Small Arms Survey pada 2011, yakni sebuah proyek riset yang berpusat di Jenewa, Swiss, AS menempati urutan pertama dalam kepemilikan senjata api per kapita. Angka peredaran senjata api di sana mencapai sekitar 270 juta pucuk atau 89 senjata per 100 penduduk. Urutan kedua ditempati Yaman dengan perkiraan 55 senjata api per 100 penduduk atau total 11,5 juta pucuk senjata api yang beredar di masyarakat.

Di tempat ketiga ada Swiss dengan peredaran 3,4 juta senjata api atau 46 senjata api per 100 penduduk. Kepemilikan senjata di Swiss merupakan konsekuensi dari kebijakan wajib militer yang diterapkan di negara itu. Menilik dari kasus Swiss yang merupakan negara dengan peredaran senjata terbanyak nomor tiga di dunia tapi aksi penembakan jarang terjadi, juru bicara Small Arms Survey, Martin Field, menyatakan korelasi antara kepemilikan senjata dan kejahatan bersenjata tidak tepat.

Lebih banyak, bervariasi
Secara persentase, total populasi di AS hanyalah kurang dari 5% dari total populasi dunia yang mencapai 7,3 miliar orang. Namun, 31% insiden penembakan massal yang terjadi di dunia selama periode 1966-2012 rupanya terjadi di AS. Dalam penelitian Lankford, penembakan massal diklasifikasikan sebagai penembakan yang menewaskan sedikitnya empat  korban. Jumlah 90 kasus penembakan massal yang terjadi di AS mencapai 90 per kapita. Di Filipina, kasus serupa terjadi hanya seperlimanya, padahal Filipina berada di rangking kedua negara dengan kasus penembakan massal terbanyak.

Bila menilik persentase berdasarkan populasi, jumlah penembakan massal di ruang publik di AS 65% lebih banyak per kapita jika dibandingkan dengan Filipina. Lankford yang melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai pembunuhan massal dari laporan penegak hukum, artikel ilmiah, dan artikel berita juga menyingkap bahwa penembakan massal di AS lebih mungkin terjadi di sekolah atau tempat kerja. Variasi senjata yang digunakan pun lebih banyak ketimbang 170 negara lain yang masuk penelitian.

Dari kasus penembakan massal di Umpqua Community College, Oregon, AS, akhir September lalu, pelaku dipersenjatai dengan enam senjata api dan jaket antipeluru selama melakukan serangan. "Jika kita bisa membatasi jumlah kepemilikan senjata api hanya satu per orang, akan ada kemajuan berarti yang mungkin menyelamatkan nyawa orang," kata Lankford.

Perketat aturan
Di AS pun, menurut peneliti Jaclyn Schildkraut dari State University of New York dan Jaymi Elsass dari Texas State University, jumlah korban penembakan massal lebih banyak daripada negara-negara di Eropa. Kedua peneliti tersebut menghitung setidaknya 23 penembakan massal di 13 negara Eropa selain Rusia pada periode 2000-2014 dengan 203 korban meninggal. Di periode yang sama di AS, terjadi 133 penembakan dengan 487 korban tewas. Secara keseluruhan, penembakan massal di 13 negara Eropa ditambah Rusia rata-rata mencapai tingkat kematian 8,8 dan 9,6 korban luka per insiden.

Adapun rata-rata di AS saja, tingkat kematian ialah 3,7 dan 3,8 korban luka-luka per penembakan massal. Peneliti mendefinisikan penembakan massal sebagai aksi kekerasan yang dilakukan satu penembak atau lebih pada satu lokasi publik atau lebih. Salah satu negara di Eropa, yakni Inggris, memberlakukan beberapa peraturan kepemilikan senjata yang  paling ketat di dunia. Di sana, tingkat kematian akibat penembakan massal hanya 0,02 jiwa per 100 ribu penduduk. Di sana pun sebagian polisi tidak bersenjata dan perizinan senjata api untuk kepemilikan pribadi dikontrol sangat ketat.

Sampai pertengahan tahun lalu, hanya ada 1,8 juta senjata berlisensi dari semua jenis di negara yang memiliki populasi penduduk kurang dari 65 juta itu. Di Australia, tingkat kematian akibat penembakan massal hanya 0,01 jiwa per 100 ribu penduduk. Di 'Negeri Kanguru', liberalisasi kepemilikan senjata api secara perlahan menghilang seiring dengan pertumbuhan penduduk kota dan norma-norma sosial yang mulai bergeser. Pergeseran itu juga dipicu serangkaian tindak kekerasan dan pembunuhan keluarga pada pertengahan 1980-an. Insiden tersebut semakin menguatkan suara untuk memperketat peredaran senjata.

Titik balik
Pada 1990-an, sejumlah insiden menjadi titik balik perubahan aturan kepemilikan senjata di Inggris dan Australia. Pada Maret 1996, di kota kecil Dunblane, Skotlandia, mantan pemimpin pramuka Thomas Hamilton menembak dan membunuh 16 anak serta satu guru di sebuah sekolah dasar. Beberapa minggu kemudian, di Port Arthur, Tasmania, Australia, Martin Bryant yang membawa dua senapan semiotomatis menembaki sebuah situs wisata populer di Australia selatan dan menewaskan 35 orang. "Kedua negara lantas bertindak tegas setelah kejadian tersebut," kata Peter Squires, profesor kriminologi di University of Brighton, Inggris.

Setelah kejadian-kejadian tersebut, proses legislasi dipercepat. Di Inggris, proposal undang-undang yang melarang peredaran pistol menguat. Adapun di Australia, larangan senjata semiotomatis dan program nasional untuk membeli kembali senjata didukung pemerintah federal pada 1997. Sebuah studi di Monash University di Melbourne, Australia, yang diterbitkan pada 2003, membuktikan adanya penurunan kematian secara signifikan terkait dengan kepemilikan senjata api sejak 1997. Di Inggris, fenomena yang sama tampak jelas setelah aturan larangan kepemilikan pistol berlaku efektif selama empat tahun. Sejak peristiwa Dunblane pada 1996 tadi, hanya ada satu pembunuhan massal yang terjadi.
Pembunuhan itu dilakukan sopir taksi asal Inggris Derrick Bird di Desa Cumbrian yang terjadi pada pertengahan 2010 dan menewaskan 12 orang.

Bersiap
Peneliti Jaclyn Schildkraut dari State University of New York, AS, menyarankan anggota parlemen AS agar berhati-hati jika hendak meniru undang-undang peredaran senjata api di luar negeri. "Budaya kekerasan yang terjadi di AS sedemikian rupa sehingga kebutuhannya tidak sama. Mengharapkan solusi yang sudah terbukti berhasil di negara-negara lain tidak terlalu realistis untuk terjadi di AS," ucap Schildkraut. Ia menambahkan pejabat tempat-tempat publik di AS harus menekankan persiapan seperti mewaspadai rencana atau sikap pelaku juga melakukan upaya menambah penjagaan keamanan secara sederhana, sebutlah mengunci pintu, karena kasus-kasus kekerasan di AS belum umum secara statistik. Soal undang-undang pengendalian peredaran senjata itu, Schildkraut menyebut, "Penembakan massal ini seperti badai. Jadi lebih baik kita bersiap (dengan undang-undangnya) dan tidak membutuhkannya daripada tidak siap tapi membutuhkannya."