Penegakan HAM Tantangan ASEAN

MEWUJUDKAN aksi kemanusiaan lintas negara tidaklah mudah karena adanya tingkat resistensi dan proteksi negara dan masyarakat lokal. Untuk itu, diperlukan kesepakatan bersama untuk mewujudkan aksi kemanusiaan dan pembangunan hak asasi manusia (HAM) antarnegara.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar yang bertajuk Humanitarian Challenge in South East Asia: Ca­pacity and Research, di Yogyakarta, kemarin.

Dosen Hubungan Interna­sional Fisipol UGM Muha­di Sugiono mengatakan ka­wasan Asia Tenggara merupakan daerah rawan bencana. Berbagai krisis ke­manusiaan yang melanda negara di kawasan ini seha­rusnya menjadi bagian dari komponen aksi kemanusiaan yang dilakukan antarnegara lewat peneliti, pemerintah, dan relawan.

Namun, upaya melakukan aksi kemanusiaan itu memerlukan respons di tingkat pemerintah dan masyarakat lokal. “Kita i­ngin ada kesepahaman dan kebersamaan dalam setiap aksi kemanusiaan ini,” kata dia.

Program aksi kemanusia­an baik di tingkat lokal maupun regional, lanjutnya, perlu dikembangkan sehingga program itu bisa dilaksa­na­kan lintas negara demi terwujudnya ASEAN Community.

Pembicara lainnya, Arra­tee Ayuttacorn dari Thailand, mengungkapkan perkembangan penegakan HAM di Thailand setelah dipegang junta militer.

Menurutnya, pemerintah junta militer saat ini mengklaim negaranya belum siap melaksanakan referendum konstitusi atau melaksanakan pemilihan umum. (AU/FU/I-1)