Kejahatan Kemanusiaan oleh Myanmar

TENTARA Myanmar dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi berat, termasuk perkosaan dan pembunuhan, terhadap warga etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Kekerasan militer tersebut telah menyebabkan ribuan etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setiap hari. Menurut Direktur Eksekutif Fortify Rights, Matthew Smith, saat ini terdapat 30 ribu pendatang baru di Bangladesh, dan 30 ribu-50 ribu pengungsi di Kota Maungdaw.

Fortify Rights merupakan lembaga yang berbasis di Asia Tenggara, dan tercatat di Swiss dan Amerika Serikat. "Kami bertemu banyak masyarakat di perbatasan sisi Bangladesh yang belum dihitung dan telah mewawancarai sejumlah korban dan saksi mata kekerasan dan pelecehan di Kota Maungdaw. Kami bekerja setiap hari mendokumentasikan realitas ini," kata Smith kepada Media Indonesia Senin (19/12).

Smith mendesak masyarakat internasional untuk menuntut pemerintah Myanmar mengizinkan akses kemanusiaan dan penyaluran bantuan kepada semua penduduk yang membutuhkan di Rakhine. Sementara Bangladesh, ujarnya, harus memastikan perbatasan mereka terbuka untuk pengungsi dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk membantu pendatang baru. "Sekarang waktunya bagi penyelidikan internasional independen yang dimandatkan PBB menyelidiki situasi di Rakhine. Pasalnya, komisi dalam negeri telah gagal membangun fakta, mengakhiri impunitas, atau memperbaiki situasi," tegas Smith.

Mengenai upaya menjaga HAM, pemerintah Myanmar harus benar-benar mengubah haluan mereka dalam masalah Rohingya. Militer memang bertanggung jawab atas kejahatan serius terhadap Rohingya. Akan tetapi, pemerintah Aung San Suu Kyi sejauh ini telah menjadi bagian dari masalah tersebut. Pemerintah sipil Myanmar mungkin tidak mengontrol militer, tetapi Smith mengingatkan bahwa rezim Suu Kyi masih memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi. "Pemerintahannya malah melemparkan penolakan tidak masuk akal dan retorika terang-terangan rasis terhadap orang Rohingya. Hal ini menimbulkan risiko tidak hanya bagi suku Rohingya dan yang lain di Myanmar, tetapi juga merusak perdamaian dan keamanan regional," kata Smith.

Ia menyebut langkah Kementerian Urusan Agama dan Kebudayaan Myanmar sedang mengumpulkan bukti untuk menunjukkan bahwa Rohingya bukan berasal dari Myanmar sebagai upaya yang menyedihkan. "Inisiatif itu menyedihkan sekali dan menunjukkan tingkat diskriminasi di Myanmar. Kejahatan kekejaman sedang terjadi dan bukannya bertindak untuk mengakhirinya, seluruh kementerian malah mencurahkan tenaga untuk menantang cerita asal Rohingya," ujarnya. Smith menyatakan para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. "Impunitas telah ada di Myanmar terlalu lama," pungkasnya.

Bantuan ASEAN
Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Myanmar terhadap etnik Rohingya mendorong negara-negara tetangga yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) urun rembuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya itu dilakukan melalui pertemuan ASEAN Retreat yang digelar di Yangon, Myanmar, Senin (19/12). Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, mengatakan usulan pertemuan secara rutin membahas perkembangan Negara Bagian Rakhine disambut baik para menteri luar negeri ASEAN. Langkah saling membantu sebagai keluarga ASEAN diyakini dapat membantu Myanmar melewati masa sulit di Rakhine State yang sangat kompleks.

Langkah ini juga diyakini untuk mencegah perpecahan di kalangan ASEAN sendiri. Sesuai Retreat ini, Menlu Retno juga akan melanjutkan pertemuan bilateral hari ini di Dhaka, Bangladesh, untuk membahas masalah pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Eksodus ribuan etnik Rohingya ke negara-negara telah menyebabkan pertikaian terbuka tidak biasa dalam ASEAN, yang terdiri dari 10 negara yang dikenal dengan konsensus diplomasi dan nonintervensi.

Malaysia menyerukan penyelidikan independen yang dipimpin ASEAN atas tuduhan mengunci akses kemanusiaan ke daerah dengan lebih dari 130 ribu orang tidak menerima bantuan selama dua bulan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, memperingatkan tindakan keras dapat memicu terulangnya krisis perahu tahun lalu, ketika ribuan etnik Rohingya yang kelaparan dibuang di laut. "Kami percaya situasi sekarang menjadi perhatian kawasan dan harus diselesaikan bersama-sama," katanya dalam pertemuan.

"Myanmar harus berusaha lebih banyak untuk mengatasi akar dari masalah ini." Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, juga sempat menuduh Suu Kyi atas kemungkinan genosida dalam kepemimpinannya. Myanmar merespons dengan amarah memanggil Duta Malaysia, melarang pekerjanya datang, dan dengan tegas membantah tuduhan pelecehan. Mantan Sekjen ASEAN, Ong Keng Yong, mengatakan negara-negara tetangga khawatir krisis Rohingya menjadi spiral. "Masalah ini jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada gambaran umum perdamaian dan keamanan di ASEAN," katanya.

Myanmar juga menghadapi kritik dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB atas penanganan krisis Rohingya.
Komisaris HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein menggambarkan penanganan Myanmar sebagai pelajaran membuat situasi buruk menjadi lebih buruk. Amnesty International baru merilis laporan yang menyatakan serangan meluas dan sistematis kepada penduduk sipil oleh militer ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. (AFP/Ire/I-1)