Indonesia Minta Hak Asasi Manusia Rohingya Dihormati

DENGAN kebijakan luar negeri politik bebas aktif, Indonesia tidak bisa tinggal diam dan hanya menjadi penonton terhadap persoalan kemanusiaan di negara lain. Begitu pula saat terjadi tragedi kemanusiaan yang dialami masyarakat muslim etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pada Rabu (17/12), Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi terbang ke Naypyidaw, Myanmar. Kedatangannya ke negara yang sebelumnya disebut Burma itu tidak lain bertujuan melakukan upaya diplomasi dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine.

Retno bertemu dan berdialog dengan penasihat pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dalam pembicaraan secara empat mata itu, dua pejabat perempuan tersebut berdiskusi untuk mencari solusi nasib etnik Rohingya. Dalam pertemuan pertama, Retno dan Suu Kyi membahasnya dengan panjang lebar. Tak puas dengan pertemuan pertama, Menlu RI kembali terbang ke Myanmar pada Senin (18/12).

"Pertemuan ini merupakan suatu langkah baik, yang memberikan kesempatan ASEAN, sebagai suatu keluarga besar, membahas secara konstruktif situasi di Negara Bagian Rakhine," kata Retno sebelum bertolak ke Kota Naypyidaw, Myanmar, pada Minggu pagi, di Jakarta (18/12). Retno menambahkan pelaksanaan ASEAN Retreat kali ini merupakan undangan Konsuler Negara, Suu Kyi, kepada para menteri luar negeri ASEAN. "Pertemuan tersebut utamanya akan membahas perkembangan situasi di Rakhine State," ucap Menlu Retno.

Bagi Indonesia, kata Retno, pertemuan kali ini merupakan upaya bersama untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. "Indonesia juga akan terus mendorong agar penghormatan dan perlindungan terhadap HAM bagi semua masyarakat di Negara Bagian Rakhine, termasuk minoritas muslim, untuk terus ditegakkan," jelas Retno. Selain itu, mantan Dubes RI untuk Belanda tersebut berharap agar akses kemanusiaan terus diperluas, termasuk akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan dari ASEAN.

“ASEAN memiliki kemampuan untuk dapat membantu sesama anggota keluarga yang sedang menghadapi tantangan. Indonesia harapkan negara-negara ASEAN dapat mendukung secara konkret upaya Myanmar untuk membuat situasi di Negara Bagian Rakhine lebih stabil dan kondusif,” tutur Retno. Ia menambahkan pemerintah Myanmar diminta untuk menjaga dan menghormati penegakan hak asasi manusia (HAM) di Rakhine, termasuk perlindungan HAM terhadap etnik muslim Rohingya.
"Masalah inklusivitas, semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," sambung Retno.

Sebelumnya, dalam kunjungan pada 7 Desember lalu untuk menemui tokoh peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu di Naypyidaw, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap situasi di Rakhine dan membahas langkah maju yang dapat dilakukan Myanmar. Dalam kesempatan tersebut, Retno pun menegaskan untuk mewujudkan toleransi dan harmoni. "Indonesia-Myanmar menyepakati peningkatan kerja sama di bidang dialog antaragama," tukas Retno.

Peningkatan kerja sama tak hanya berhenti di bidang itu. RI juga akan menawarkan bantuan dan kerja sama ke Myanmar terkait dengan good governance, demokrasi, dan HAM. Selain upaya diplomasi, Indonesia langsung memberikan bantuan kemanusiaan berupa pembangunan sejumlah sekolah, dua di antaranya sudah selesai dibangun. Indonesia rencananya membantu pembangunan fasilitas kesehatan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menambahkan pihak Myanmar telah siap menindaklanjuti rencana yang menjadi pembicaraan antara Retno dan Suu Kyi. Pada pertemuan ASEAN di Bali pada Jumat (9/12), Duta Besar Myanmar untuk ASEAN, U Myint Thu, mengatakan negaranya siap merealisasikan hasil pembicaraan dengan Menlu Retno. (Ths/I-2)