DK PBB Voting Proposal Prancis untuk Aleppo

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan melakukan voting terkait dengan proposal resolusi Prancis untuk mengirimkan pemantau agar mengawasi evakuasi dan melaporkan perlindungan penduduk sipil di Aleppo pada Minggu (18/12).

Prancis mengedarkan proposal tersebut pada Jumat (16/12) malam dengan menyatakan kekhawatiran DK akibat krisis kemanusiaan yang memburuk di Aleppo.

Duta Besar Prancis Francois Delattre mengatakan kehadiran pemantau internasional akan mencegah Aleppo berubah menjadi Srebrenica lainnya, ketika ribuan laki-laki, perempuan, dan anak Bosnia dibantai pada 1995 ketika kota tersebut jatuh ke pasukan Serbia Bosnia selama Perang Balkan.

"Tujuan kami melalui resolusi ini untuk menghindari Srebrenica lain dalam fase ini segera setelah operasi militer," ujar Delattre.

Resolusi itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memindahkan staf kemanusiaan PBB yang telah berada di Suriah untuk melakukan pengawasan yang memadai, netral, dan melaporkan evakuasi dari bagian yang terkepung di Aleppo.

Sekjen PBB akan melaporkan itu ke DK dalam waktu lima hari jika pemerintah Suriah memberikan akses pengamat masuk.

Resolusi itu juga menuntut perlindungan terhadap semua dokter, rumah sakit, dan ambulans setelah ada laporan pasukan Suriah meluncurkan serangan bom ke semua fasilitas medis di Aleppo.

Resolusi itu secara khusus menyebut rumah sakit perbatasan Atmeh, Darkoush, Bab al-Hawa, dan Bab al-Salamah, yang dijejali para pengungsi.

Namun, proposal itu terancam menghadapi perlawanan Rusia yang memiliki hak veto.

Sejauh ini Moskow telah memveto enam resolusi untuk Suriah sejak konflik dimulai pada 2011.

Evakuasi terhenti

Penduduk sipil dan pemberontak masih terjebak menunggu evakuasi dilanjutkan dari wilayah oposisi tempat konflik terjadi di Aleppo.

Utusan PBB Staffan de Mistura memperkirakan pada Kamis (15/12) sekitar 40 ribu penduduk sipil dan mungkin 5.000 anggota oposisi masih berada di wilayah yang dikuasai pemberontak di Aleppo.

Perwakilan pemberontak mengatakan kepada AFP bahwa kesepakatan telah dicapai untuk membiarkan lebih banyak orang keluar dari kota yang telah hancur akibat perang yang berlangsung hampir enam tahun dan menewaskan lebih dari 310 ribu orang itu.

Namun, belum ada konfirmasi rezim Presiden Bashar al-Assad atau sekutunya, Rusia dan Iran, yang tengah berada di bawah tekanan internasional untuk mengakhiri yang disebut Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama situasi horor di Aleppo.

Seorang koresponden AFP mengatakan sejumlah keluarga menghabiskan malam di tengah suhu dingin di sebuah kompleks apartemen yang sudah hancur terkena bom di Distrik Al-Amiriyah.

Distrik itu menjadi titik keberangkatan evakuasi sebelum terhenti pada Jumat (16/12).

Salah satunya ialah Abu Omar yang telah menunggu di tengah udara dingin selama 9 jam pada Jumat (16/12) dan ketika kembali pada Sabtu (17/12) dirinya harus menerima kabar bahwa bus yang akan mengevakuasi tidak datang.

"Tidak ada lagi makanan atau air minum, dan situasi semakin buruk dari hari ke hari," ujar Omar sambil menambahkan keempat anaknya telah sakit karena udara dingin. (AFP/I-1)