PBB Minta Militer tidak Ikut Campur

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengecam campur tangan militer dalam pemilihan umum di Gambia. Pada Selasa (13/12), militer Gambia mengambil alih Komisi Pemilu Independen (IEC) atas perintah Presiden Yahya Jammeh. Tindakan militer Gambia tersebut dianggap sangat mengecewakan dan tidak menghormati kehendak sebagian besar masyarakat Gambia. Ban mendesak aparat militer tentara dan polisi untuk segera meninggalkan Kantor IEC.

Ban yang masa jabatannya berakhir pada 1 Januari 2017 meminta militer menahan diri dari setiap tindakan yang membahayakan masa transisi kekuasaan. Dia berharap masa pergantian kekuasaan berjalan dengan damai. "Tindakan tersebut melanggar status independen IEC di bawah konstitusi Gambia dan militer dapat berkompromi mengenai masalah pemilu yang sensitif dengan pihak komisi," jelas juru bicara Sekjen PBB.

Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Kota Banjul telah pula meminta pasukan keamanan untuk menarik diri. Mereka mengatakan jika tidak meninggalkan kantor IEC, tentara telah mengganggu proses demokrasi. Sebagian besar rakyat Gambia telah menyepakati presiden terpilih, Adama Barrow, untuk melakukan perubahan pada pemilu pada 1 Desember lalu. Namun, Presiden Jammeh menolak mengakui kekalahan dalam pemilu presiden. Jammeh berdalih IEC mendapat gangguan dan tidak konsisten karena lembaga penyelenggara pemilu tersebut merevisi hasil penghitungan suara.

Sementara itu, IEC mengaku telah melakukan kekeliruan dalam penghitungan suara. Dalam satu wilayah, jumlah suara yang keliru ditambahkan ke semua kandidat. Hasil revisi menunjukkan kandidat presiden dari partai oposisi, Barrow, unggul 4% suara dari calon presiden petahana, Jammeh. Dengan hasil revisi, IEC menyatakan Barrow meraih suara 43,3% suara, Jammeh 39,6%, dan calon presiden lain, Mama Kandeh, 17,1%.

Namun, Jammeh dan partainya tetap menolak hasil pemilu dan berniat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Di sisi lain, Mahkamah Agung tidak lagi bekerja semestinya. Ketua IEC Gambia, Alieu Momar Njie, mengatakan dari tujuh anggota panel di Mahkamah Agung, hanya hakim utama yang masih menjabat. Bahkan, dua hakim telah dipecat pada Juni 2015. Untuk mengatasi kisruh pemilu presiden, pejabat PBB dan AS telah bertemu para pemimpin Afrika Barat. Mereka melakukan pertemuan dengan Jammeh dan Barrow.