AS Tantang Tiongkok di Laut China Selatan

AMERIKA Serikat (AS) menyatakan akan tetap menentang sikap tegas dan agresif Tiongkok terkait dengan Laut China Selatan (LCS). Hal tersebut disampaikan di tengah ketegangan yang meningkat di antara kedua negara setelah pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump. "Kami akan bekerja sama selagi bisa melakukannya, tapi kami juga akan siap berperang jika dibutuhkan," ujar Kepala Angkatan Laut AS Laksamana Harry Harris, kemarin.

AS, ujarnya, tidak akan menerima kontrol Tiongkok di kawasan walaupun perkembangan pulau buatan Beijing di LCS berkembang pesat menjadi basis militer. "Kami tidak akan membiarkan wilayah bersama yang strategis itu ditutup secara sepihak, tak peduli berapa banyak basis yang dibangun di pulau buatan di LCS," lanjut Harris. Tiongkok berkeras memiliki kedaulatan atas hampir seluruh sumber daya yang terdapat di LCS meskipun terdapat klaim serupa dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

AS telah berulang kali mengatakan tak mengakui klaim Tiongkok itu dan telah secara teratur mengirim kapal perang. Demi menegaskan hak kebebasan berlayar, ujarnya, pasukan AS tetap berada dalam posisi siap bertarung. "Haruskah negara lain melihat sinyal ini dengan cara kekebasan dalam operasi pelayaran? Saya pikir ya, tapi kembali lagi ke masing-masing yang membuat keputusan tersebut," ujarnya di lembaga think tank Australia, Institut Lowy, di Sydney.

Pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli lalu telah menetapkan bahwa klaim Tiongkok di LCS tidak memiliki dasar hukum dan pulau buatan di perairan yang disengketakan tersebut ialah ilegal. Pada Senin (12/12) Menlu Tiongkok Wang Yi memperingatkan Trump bahwa siapa pun yang menantang kepentingan Tiongkok di LCS hanya akan menyakiti diri sendiri.

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengejutkan publik dan memicu kemarahan Beijing dengan menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Di tengah kritik, Trump semakin memicu ketegangan dengan menyatakan tak ada alasan baginya untuk tidak diperbolehkan berbicara dengan Tsai serta menyerang kebijakan luar negeri dan ekonomi Tiongkok.

Sang presiden terpilih juga menyarankan AS mengabaikan kebijakan Satu Tiongkok yang berusia puluhan tahun itu. Padahal selama ini kompromi diplomatik AS terhadap kebijakan itulah yang memungkinkan AS menjalin hu-bungan bisnis dengan Tiongkok dan Taiwan.

Ancaman Tiongkok
Sebaliknya Tiongkok kemarin juga meng-ancam Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Tiongkok melalui juru bicara Kantor Urusan Taiwan An Fengshan mengatakan sikap Beijing menentang dan menghalangi kemerdekaan Taiwan adalah sikap tegas dan tidak tergoyahkan. "Kami (Tiongkok) memiliki kemauan yang tak tergoyahkan, percaya diri yang cukup, dan kemampuan yang mumpuni. Fakta akan menunjukkan bahwa kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu," ujar An, seperti dilansir kantor berita pemerintah China News.

Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi nakal yang perlu segera disatukan kembali dengan mereka, bahkan jika perlu menggunakan kekuatan militer. Hubungan kedua negara telah memburuk sejak Tsai yang berasal dari Partai Demokratik Progresif (DPP) menjabat presiden setelah menang telak dalam pemilu pada Mei lalu. DPP dikenal bersikap skeptis terhadap Tiongkok. (AFP/I-3)