Tiongkok Ancam AS Terkait Taiwan

PEMERINTAH Tiongkok merespons serius pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa Washington bisa saja mengakhiri kebijakan satu Tiongkok dalam hubungan luar negerinya.

“Jika prinsip satu Tiongkok, yang mengatur hubungan dengan Taiwan, dikompromikan atau terganggu, pertumbuhan hubung­an Tiongkok-AS serta kerja sama bilateral dalam berbagai bidang utama yang selama ini terjadi tidak akan mungkin berjalan lagi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang.

Menurut dia, Beijing mengangga­p Taiwan sebagai ‘kepentingan uta­ma’ yang memengaruhi kedaulatan Tiongkok dan integritas wilayah. Kepatuhan terhadap kebijakan satu Tiongkok, ujarnya, ialah landasan politik untuk hubungan Tiongkok dengan AS.

Komentar tersebut muncul menanggapi pernyataan Trump dalam sebuah wawancara pada Minggu (11/12) bahwa ia tidak melihat alas­an AS harus terikat oleh kebijakan satu Tiongkok, ada kesepakatan yang berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan.

Trump dalam pernyataannya menyambut baik pembicaraan melalui telpon dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang menyampaikan selamat atas terpilihnya dia sebagai presiden AS. Dalam hubungan diplomatik, Washington memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei sejak 1979, ketika pengakuan atas mereka dialihkan ke otoritas Beijing.

Sementara itu, Tsai dalam peringatan HUT ke-70 Pemulihan Laut China Selatan menegaskan kedaulatan Taiwan.

“Saya sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah kukuh akan menjaga kedaulatan wilayah negara kita di Laut China Selatan, dan menegaskan kepada semua hak hukum atas perairan yang relevan sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut,” kata Tsai dalam pembukaan pameran yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Taiwan dan Academia Historica pada Jumat (9/11).

Melalui berbagai mekanisme, Taiwan telah menyatakan posisi mereka kepada masyarakat internasional dan meminta semua pihak untuk menyisihkan perbedaan dan mempromosikan pembangunan bersama di kawasan Laut China Selatan. Tsai juga mengatakan pemerintah meningkatkan perlin­dungan nelayan Taiwan di Kepulauan Dongsha (Pratas) dan Nansha (Spratly), serta penegakan hukum berkaitan dengan kapal nelayan dari negara lain yang beroperasi secara ilegal. (AFP/Ths/I-3)