Tudingan PM Najib Memicu Kemarahan Myanmar

TEGURAN keras Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terkait penindakan keras militer Myanmar terhadap muslim Rohingya merupakan hal yang jarang terjadi di Asia Tenggara, yang berprinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain. Teguran PM Malaysia itu pun memicu kemarahan Myanmar.

Dalam aksi pada Minggu (4/12), Najib menyerukan intervensi asing untuk menghentikan 'genosida' muslim Rohingya dan mengecam peraih Nobel Aung San Suu Kyi karena tidak melakukan apa pun.

Penganiayaan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, bagaimana pun telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penganiayaan itu telah memaksa ratusan ribu orang menggunakan perahu tidak layak untuk melarikan diri ke negara-negara tetangganya, termasuk Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara itu, bersama dengan Myanmar, adalah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Lebih dari 100.000 warga Rohingya hidup dalam kemiskinan dan terancam penganiayaan sebagai migran ilegal di Malaysia. Banyak pula yang jatuh ke tangan para pedagang manusia dalam perjalanan berbahaya mereka dari Myanmar.

Para pengamat melihat upaya Najib itu untuk menjangkau para pemilihnya, warga Melayu Muslim, setelah serangkaian protes yang menyerukan pengunduran dirinya karena skandal korupsi. Najib mengincar pemilihan umum pada paruh kedua 2017, hampir satu tahun sebelum batas waktu 2018, menurut sumber pemerintah.

Pemerintah Myanmar sangat marah dengan kritik Najib. Juru bicara Kepresidenan Zaw Htay mengatakan Myanmar sedang mempertimbangkan menyampaikan keluhan resmi kepada ASEAN, kelompok 10 negara-negara Asia Tenggara yang menyepakati kerja sama ekonomi tapi memiliki perjanjian noninterferensi dalam isu domestik masing-masing negara.

"Dia (Najib) bisa mencoba menangani masalah ini secara diplomatis melalui duta besar," kata Zaw Htay sebagaimana dikutip oleh media lokal di Myanmar.

Ia menuduh Najib sedang mencari cara untuk memenangkan dukungan populer di kalangan pemilih muslim.

Myanmar mengatakan pekan ini mereka menghentikan para pekerja menuju Malaysia sebagai tanggapan atas komentar itu. Namun, Najib dalam pidatonya menyarankan bahwa ASEAN harus menyingkirkan prinsip noninterferensi untuk mengatasi isu-isu kawasan seperti represi terhadap Rohingya dan migrasi, terutama ketika mereka terkait nilai-nilai universal.

"Kami ingin mengingatkan Pemerintah Myanmar bahwa Piagam ASEAN juga menjunjung tinggi hak asasi manusia," kata Perdana Menteri di sambutannya.

Warga Rohingya di Malaysia menyambut baik intervensi Najib.

"Warga Rohingya berharap sesuatu yang berubah di Myanmar--dan juga di Malaysia tempat banyak dari kita tinggal," kata Faisal Islam Muhammad Kassim dari masyarakat Rohingya di Malaysia.

Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan di pinggiran Kota Kuala Lumpur, bekerja secara ilegal di restoran dan lokasi konstruksi, di mana mereka secara rutin dibayar rendah.

Keluarga dan pria lajang tinggal di apartemen sempit dengan lebih dari setengah lusin orang tinggal di satu kamar.

"Kami dilecehkan sehari-hari ... oleh polisi dan oleh semua orang," kata seorang migran Rohingya yang tinggal secara ilegal, yang tidak ingin diidentifikasi. "Kami tidak punya martabat di sini."

Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 Perserikatan Bangsa Bangsa tentang status pengungsi, yang berarti semua pengungsi, termasuk Rohingya, dipandang sebagai migran ilegal yang menanti permukiman kembali di negara ketiga.

Perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Malaysia, Richard Towle, mengatakan, warga Rohingya di Malaysia berada di 'kelompok 30% yang tak terlihat dan sangat berisiko dieksploitasi dan dilecehkan'.

"Meskipun tepat untuk menyoroti situasi di Myanmar, juga sangat penting untuk melihat situasi Rohingya di Bangladesh dan di sini di Malaysia, di mana ada banyak yang kita masih bisa lakukan untuk membuat hidup mereka lebih aman," kata Towle. (OL-4)