Mantan Sekjen PBB Puji Langkah Indonesia Bantu Rohingya

KONDISI warga Rohingya di Rakhine, Myanmar, yang memprihatinkan mendorong Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah bantuan. Bertemu dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Presiden Joko Widodo meminta masukan, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk warga Rohingya. Pertemuan selama 30 menit itu digelar di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali.

"Kofi Annan adalah Ketua Advisory Committee untuk Rakhine State, jadi kita ini telah berbicara banyak. Dalam diskusi tadi, beliau (Annan) menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State," ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis (8/12).

Untuk langkah awal, ujar Jokowi, Annan memberikan saran kepada Indonesia untuk mengirim bantuan logistik lebih dulu. Bantuan logistik yang dibutuhkan adalah makanan dan perlengkapan tidur.

"Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berkomunikasi aktif dengan Pemerintah Myanmar soal bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga Rohingya.

Menurut Jokowi, Annan yang juga mantan Sekjen PBB itu, mengapresiasi niat dan tindakan Indonesia untuk membantu warga Rohingya. Menurut Annan, kata Jokowi, Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang memberikan bantuan kepada Rohingya. "Dan negara Islam terbesar yang langsung bertemu dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi," katanya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Annan yang juga sekaligus menjabat sebagai Chairman Kofi Annan Foundation, mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine.

Selain soal bantuan kemanusiaan, Retno mengaku mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan kerja sama jangka panjang kedua negara.

"Ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi, yakni pemberian kapasitas di bidang Good Government Democracy dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujar Retno. OL-2