ASEAN Harus Tinjau Ulang Myanmar

KEANGGOTAAN Myanmar dalam Perhimpun­an Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mulai digoyang sebagai dampak dari pembersihan etnik yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

Salah satu anggota ASEAN, Malaysia, menyerukan untuk meninjau ulang keanggotaan Myanmar. “Untuk ASEAN, kami menuntut agar keanggotaan Myanmar ditinjau ulang,” ujar Menteri Pemuda dan O­lahraga Malaysia Khairy Jamaluddin dalam pertemuan tahunan koalisi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), kemarin.

Khairy mengatakan prinsip non-intervensi ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya tidak berlaku dalam konteks kekerasan. “Prinsip nonintervensi tidak berlaku ketika pembersihan etnik skala besar terjadi di negara anggota ASEAN,” ujarnya.

Media lokal Malaysia melaporkan sebuah video yang memperlihatkan penderitaan etnik Rohingya ditampilkan ketika Khairy berbicara.

“Mari kita mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Rohingya dari ketidakadilan dan kehancuran,” tambah Khairy.

Tentara Myanmar telah bertindak brutal dan kejam di Rakhine dan membuat 10 ribu etnik Ro­hingya terus membanjiri perbatasan menuju Bangladesh bulan ini. Sejumlah kabar mengerikan terkait pemer­kosa­an, penyiksaan, dan pem­bunuh­an oleh tentara pun tersebar.

“Berdasarkan laporan dari beberapa badan kemanusiaan, kami memperkirakan sekitar 10 ribu orang baru saja tiba di Bangladesh dalam minggu ini,” ujar Vivian Tan, juru bicara Human Rights Watch (HRW), badan hak asasi manusia di Bangkok, Thailand, Selasa (29/11).

Dalam laporannya, HRW mengatakan Rohingya merupakan korban kejahatan kemanusiaan. Menurut temuan badan itu, lebih dari 120 ribu etnik Rohingya berjejalan di kamp-kamp untuk menghindari kekerasan sektarian sejak 2012.

“Pemerintah tidak melakukan rekomendasi yang dibuat dalam laporan kantor Hak Asasi Manusia PBB yang memperkirakan pola kekerasan terhadap Rohingya bisa termasuk kejahatan kemanusiaan,” demikian pernyataan kantor hak a­sasi manusia PBB, Selasa (29/11).

Kerasnya kekejaman yang dilakukan di Rakhine mendorong mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Kofi Annan tiba di Yangon, Myanmar, untuk berkunjung, termasuk ke Rakhine utara untuk melakukan penyelidikan.

Myanmar telah membantah tuduhan kekerasan dengan mengatakan tentara tengah memburu teroris yang berada di balik serangan pada pos polisi yang terjadi pada bulan lalu.
Janji Suu Kyi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi, kemarin berjanji akan mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi nasional di tengah meningkatnya kecaman internasional.

Penerima Hadiah Nobel Per­damai­an 1991 tersebut tidak menyebutkan kekerasan di Negara Bagian Rakhine secara spesifik, tetapi dalam forum bisnis di Singapura, Suu Kyi mengatakan negara multietnik tersebut perlu mencapai stabilitas untuk menarik lebih banyak investasi asing.

“Seperti yang Anda tahu, kami memiliki banyak tantangan. Kami adalah negara yang terbentuk dari banyak komunitas etnik, dan kami harus bekerja untuk mencapai stabilitas dan sesuai koridor hukum,” ujar pemimpin yang berusia 71 tahun tersebut. (AFP/I-1).