Kesultanan Desak Buka kembali Penyelidikan 1MDB

SEMBILAN sultan yang berkuasa di negara bagian Malaysia, Selasa (6/10), berkumpul dan mengeluarkan pernyataan bersama terkait dengan keprihatinan mereka terhadap skandal korupsi yang menimpa Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.

Pernyataan yang dikeluarkan menjelang konferensi tahunan kerajaan itu berisi desakan agar penyelidikan terhadap kasus Najib yang kini terhenti segera dilanjutkan dan dilakukan dengan cepat serta transparan.

"Hasil investigasi harus dilaporkan secara komprehensif dan transparan sehingga masyarakat yakin pemerintah tidak menyembunyikan fakta dan kebenaran sama sekali," ujar para sultan itu dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Bernama.

Para sultan mengatakan kegagalan memberikan klarifikasi dan jawaban yang meyakinkan bisa mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Keluarga kerajaan juga khawatir jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut akan membahayakan perekonomian negara dan kehidupan rakyat.

"Sebagai konsekuensi, hal ini tentu memengaruhi nilai tukar ringgit. Kasus ini memberikan efek buruk terhadap pasar finansial dan iklim ekonomi di Malaysia serta meme­ngaruhi pandangan dunia kepada kita," imbuh pernyataan itu.

Bahkan, menurut mereka, terlambatnya penyelesaian kasus itu akan mengancam ketertiban umum dan kemanan nasional.
"Dengan ini, kami mengingatkan pemimpin negara untuk mematuhi prinsip-prinsip Rukun Negara dan menjunjung tinggi konstitusi dan hukum," lanjut pernyataan itu.

Tidak biasa
Komentar yang dikeluarkan Kesultanan Malaysia terkait dengan masalah di pemerintahan merupakan hal yang sangat jarang terjadi.

"Para Sultan berkumpul dan me­ngeluarkan dekrit tentang administrasi negara adalah bukan hal yang biasa. Kini mereka melakukannya untuk penyelidikan 1MDB. Tentu saja ini berarti sangat penting dan mendesak," ujar mantan jurnalis Malaysia A Kadir Jasin.

"Kasus itu membuat mereka ba­ngun dan tidak bisa berdiam diri lagi," lanjut mantan Pemimpin Redaksi New Straits Times itu.

Najib, menurut Kadir, akan dianggap sebagai pemimpin negara yang menentang Kesultanan Melayu jika tetap tidak membuka kembali kasus penyelidikan tersebut.

"Najib dan pendukungnya akan melakukan apa yang diminta para sultan. Jika tidak, mereka pasti telah kehilangan akal sehat," tegasnya.

Pernyataan yang dikeluarkan keluarga kerajaan merupakan respons dari ditutupnya penyelidikan kasus skandal korupsi yang melibatkan Najib dan sebuah perusahaan yang dibentuknya pada 2009, 1Malaysia Development Bhd (1MBD).

Penyelidikan itu dihentikan pada Agustus setelah Najib mengganti jaksa agung dan pejabat-pejabat terkait yang menyelidiki masalah itu.

Kendati penyelidikan dalam negeri dihentikan, proses investigasi kasus korupsi itu tetap dilakukan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura. (AFP/I-2)

andhika@mediaindonesia.com