Kekerasan terhadap Rohingya Berlanjut

KEKHAWATIRAN terus meningkat dengan terjadi eskalasi kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Militer menggelar operasi penyerbuan ke sejumlah desa dan menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan orang ditangkap.

Setidaknya 17 anggota pasukan keamanan Myanmar dan 69 orang yang dianggap 'penyerang kekerasan' tewas dalam kekerasan terbaru di negara bagian yang banyak dihuni warga muslim Rohingya itu.

Demikian menurut media milik pemerintah.

Sejauh ini, Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, Aung San Suu Kyi, tetap diam meski dikritik.

Dia telah didesak organisasi hak asasi dan komunitas internasional agar berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan yang dipandang mengarah ke aksi genosida itu.

"Masalahnya adalah tentara Burma (Mynamar) memiliki catat-an yang benar-benar buruk ketika menyangkut dengan sipil," kata Phil Robertson, Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch (HRW).

"(Tindakan tentara) benar-benar (ibarat ungkapan) tembak dulu, bertanya kemudian," ujar Phil, seperti dilansir jaringan televisi CNN, kemarin.

Phil mengatakan HRW telah mendengar tentang kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penjarahan yang dilakukan tentara Myanmar.

Para tentara dituduh melakukan pembunuhan secara ekstrayudisial.

Pemerintah mengumumkan aparat keamanan telah menangkap 234 tersangka yang dicap dan dituduh sebagai penyerang dan teroris dalam sepekan terakhir.

Tentara juga kembali menangkap 31 orang lainnya, kemarin.

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Kofi Annan, yang memimpin Komisi Penasihat Mengenai Negara Bagian Rakhine, mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinannya atas kekerasan yang terjadi di wilayah utara Rakhine.

"Kekerasan mendorong negara bagian ke dalam ketidakstabilan baru dan menciptakan pengungsi baru," tegas Annan.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan sedang memantau lonjakan kekerasan di Rakhine.

Organisasi hak asasi nonpeme-rintah yang berbasis di AS tersebut mengatakan pemerintah Myanmar telah membatasi akses ke Rakhine, termasuk memblokir informasi asal negara bagian itu.

HRW telah menyerukan Myanmar agar mengizinkan tim PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Negara Bagian Rakhine. (AFP/Hym/I-2)