Dituduh Dukung PKK,Wali Kota Diyarbakir Ditahan

PENGADILAN Turki memerintahkan penahanan terhadap wali kota dan wakil wali kota Diyarbakir, kota terbesar di wilayah tenggara yang didominasi masyarakat etnik Kurdi pada Minggu (30/10).

Mereka dituduh terlibat kegiatan 'teroris' dan memberi dukungan terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah dinyatakan sebagai partai terlarang.

Wali Kota Diyarbakir, Firat Anli, dan wakilnya Gultan Kisanak, yang terpilih pada 2014, telah dituduh bagian dari kelompok separatis PKK. Mereka juga dituduh memberikan dukungan logistik organisasi yang dicap sebagai organisasi teroris tersebut.

Penahanan Kisanak dan Anli datang lima hari setelah mereka dibawa ke tahanan polisi Selasa (25/10) malam. Namun, penahanan tersebut telah memicu protes yang berakhir bentrok antara aparat keamanan dan para pendukung wali kota Diyarbakir itu.

Ayla Akat Ata, seorang mantan anggota parlemen dari Partai Perdamaian dan Demokrasi (BDP), tempat Kisanak dan Anli bernaung, turut ditahan aparat keamanan pada Minggu (30/10) malam.

Penahanan mereka dilakukan saat ketegangan meningkat terkait aksi penangkapan serta pemecatan sejumlah pejabat lokal. Mereka dituduh memiliki hubungan dengan PKK.

Tidak hanya itu, belasan media massa yang pro-Kurdi turut menjadi target oleh aparat kepolisian. Media massa antipemerintah itu telah ditutup otoritas setempat dengan tuduhan yang sama.

Di sisi lain, tiga polisi terluka parah Minggu (30/10) malam dalam serangan bom yang menyasar kantor partai berkuasa AKP di Provinsi Mardin, yang bertetangga dengan Diyarbakir, menurut kantor berita Dogan.

Polisi meyakini bahwa serangan itu dilakukan anggota PKK, kelompok yang dimasukkan daftar organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Beberapa ratus orang menggelar demonstrasi di Diyarbakir dan Istanbul untuk menuntut pembebasan wali kota dan wakilnya yang ditahan. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa, kata seorang wartawan AFP.

Berbicara kepada sekitar 500 orang berkumpul di dekat balai kota di Diyarbakir, Minggu (30/10), Selahattin Demirtas, Wakil Ketua Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi, menuduh pihak berwenang menahan kedua wali kota layaknya 'sandera'.

"Semua orang yang tidak mengatakan 'Erdogan adalah sultan kami' dinyatakan 'teroris'," ujar Demirtas. "Kami tidak akan mundur, apa pun risikonya," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh HDP dan BDP terkait dengan PKK, yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Ankara, Uni Eropa, dan AS.(AFP/Hym/I-2)