Korsel Bantu ASEAN Memerangi Narkoba

SEBAGAI kejahatan lintas negara, masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) tidak dapat diselesaikan satu negara sendirian.

Terkait dengan hal itu, pemerintah Korea Selatan, dalam hal ini divisi narkotika yang dibentuk Kejaksaan Agung Korea (SPO) sejak 1989, bekerja sama dengan sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN.

Mereka antara lain ikut membantu negara-negara di kawasan ini dalam memberikan workshop maupun pelatihan tata cara penanggulangan narkoba, serta saling bertukar informasi mengenai peredaran barang haram tersebut.

"Apalagi kawasan ASEAN merupakan jalur rawan penyelundupan narkoba, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand," ujar Kim Jin-hak, investigator senior divisi narkotika Kejaksaan Agung Korea Selatan, saat berdialog dengan sejumlah wartawan ASEAN, di Gedung Kejaksaan Agung Korea Selatan, Seoul, Selasa (25/10).

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan saling berbagi pengalaman dari setiap negara dalam upaya mengatasi peredaran narkoba.

Kejaksaan Agung Korea, dalam hal ini divisi narkotika, juga ikut berbagi pengetahuan serta pengalaman.

Selain itu, mereka juga membantu dengan sejumlah perangkat tekonologi untuk mendeteksi narkoba.

Dengan pemerintah Indonesia, misalnya, SPO pernah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan workshop di Bali pada 2010 mengenai peningkatan kontrol peredaran narkotika. Workshop itu selain dihadiri seluruh negara ASEAN, juga sejumlah negara lainnya di luar kawasan tersebut.

"Kami juga bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam pemberantasan narkoba ini, yang kami namai ASEAN Project," ujar Kim.

Sebagai bagian lain dari kerja sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meresmikan Pusat Studi ASEAN di Universitas Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah, kemarin.

Penelitian dan kajian ilmiah para ahli di pusat studi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan, sehingga ASEAN dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan Indonesia.

Peresmian Pusat Studi ASEAN di UNS itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares dan Rektor UNS, Ravik Karsidi.

Tavares menjelaskan, keberadaan pusat studi ini juga diharapkan akan membantu mendiseminasi informasi tentang perkembangan masyarakat ASEAN kepada akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan pemahaman yang benar, mereka diharapkan mampu memanfaatkan peluang integrasi masyarakat ASEAN.