Maduro Dituding Lakukan Kudeta

PARLEMEN Venezuela yang mayoritas pihak oposisi pada Minggu (23/10) menyatakan bahwa Presiden Nicolas Maduro telah berkomitmen melakukan kudeta dengan menghalangi referendum pemakzulan terhadap dirinya.

"Sebuah kudeta tengah berlangsung di Venezuela, yang puncaknya ialah keputusan untuk merampas hak kita meminta referendum. Kami di sini secara resmi menyatakan pecahnya tatanan konstitusional yang sangat disesalkan dan menyakitkan," ujar pemimpin koalisi oposisi Democratic Unity Roundtable (MUD), Julio Borges.

Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai sebuah resolusi dalam sidang darurat terkait dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Venezuela.

Kebijakan dalam rezim Maduro yang dinilai merusak tatatan konstitusional itu, ujar dia, akan dilawan parlemen. Mereka bersumpah akan melakukan protes massal dan memberikan tekanan secara internasional.

"Kami akan membawa presiden ke pengadilan politik untuk menyelidiki sampai dasar perannya dalam perpecahan demokrasi dan hak asasi manusia di sini," tambahnya.

Selain itu, anggota parlemen juga mengatakan akan menyelidiki masalah kewarganegaraan ganda yang dimiliki Maduro pada sidang hari ini (Selasa, 25/10).

Maduro dituding memiliki identitas warga negara Kolombia dan Venezuela.

Jika terbukti, hal tersebut akan mengakibatkan Maduro tidak sah sebagai presiden secara konstitusi.

Oposisi juga mengusulkan untuk mengganti ketua badan pemilihan nasional dan hakim agung yang mereka duga ialah kaki tangan Maduro.

Sidang Terhenti

Sidang darurat parlemen itu sempat kacau karena sekelompok pendukung Maduro memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional. Pemimpin sidang pun menghentikan sidang selama 45 menit.

Juru bicara oposisi, Yesus Torrealba, mengatakan protes yang terjadi selama sidang tersebut merupakan contoh sempurna demokrasi yang telah tumbang di negara kaya minyak tersebut.

"Fakta bahwa anggota parlemen yang dipilih 7,5 juta rakyat dibungkam 300 preman menjadi gambaran situasi yang lebih jelas daripada pernyataan apa pun," ujar Torrealba.

Anggota parlemen oposisi juga meminta rakyat Venezuela aktif membela konstitusi dan menyatakan akan meminta masyarakat internasional untuk mengaktifkan mekanisme guna memulihkan demokrasi.

Pengadilan Venezuela sendiri telah mematahkan hampir setiap rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan di lembaga legislatif sejak oposisi berkuasa bulan Januari lalu.

Sementara itu, anggota parlemen pendukung Maduro berbalik menuduh pihak oposisi yang tengah mencari cara untuk melakukan kudeta.

"Jangan mencoba mengambil keuntungan dari masa-masa sulit ini untuk menghancurkan bangsa kita," ujar Earle Herrera.

Pekan lalu, Dewan Pemilihan Nasional (CNE) menangguhkan proses referendum dalam waktu yang tidak terbatas setelah pengadilan pidana di lima negara bagian, yang dikuasai oposisi, melakukan penipuan dalam petisi awal.

Referendum, salah satu hak warga negara yang dijamin konstitusi di Venezuela, menjadi strategi utama pihak oposisi untuk menggulingkan Maduro yang mereka tuduh telah membawa negeri itu ke jurang kehancuran.

Maduro yang menjadi pengganti Presiden Hugo Chavez pada 2013 lalu juga terkena krisis dukungan publik.

Bahkan, sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 75% rakyat Venezuela menolak pemimpin sosialis tersebut. (AFP/AP/Ihs/I-3)