UNESCO Sahkan Resolusi Jerusalem

BADAN kebudayaan PBB, UNESCO, mengesahkan resolusi kontroversial yang diusung negara-negara Arab terkait dengan situs suci di Jerusalem Timur pada Selasa (18/10) lalu.

Keputusan tersebut memicu Israel untuk menangguhkan kerja sama dengan UNESCO.

Resolusi itu menyebutkan kawasan Kota Tua di timur Kota Jerusalem hanya dengan nama yang digunakan umat muslim, Al-Aqsa atau Al-Haram al-Sharif (Tanah Suci yang Mulia).

Dengan mengacu pada Israel sebagai penjajah, resolusi tersebut mengutuk tindakan Israel yang membatasi akses penduduk muslim ke kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga agama Islam.

Di sisi lain, tempat suci itu juga sangat penting bagi dua agama lainnya, Kristen dan Yahudi.

Umat Yahudi menyebut situs tersebut sebagai Temple Mount (Kubah Suci), tempat kubah pertama dan kedua yang merupakan situs paling suci dalam agama Yahudi.

Penggunaan nama Al-Aqsa akhirnya menyulut amarah Israel.

"Menyebut Israel tidak memiliki kaitan dengan Temple Mount dan Western Wall, seperti menyebut Tiongkok tidak terkait dengan Great Wall atau Mesir tidak terkait dengan Piramida," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam akun Facebook, seperti dilansir BBC.

Dia mengatakan UNESCO telah menjadi panggung absurd dalam mengambil sebuah keputusan delusional.

Hal itu, ujar Netanyahu, membuat UNESCO kehilangan legitimasi.

Duta Besar Israel untuk UNESCO, Carmel Shama Hacohen, menuduh Palestina tengah bermain-main sehingga Israel menangguhkan kerja sama dengan UNESCO.

"Kami tidak akan bernegosiasi dan ambil bagian dalam permainan yang buruk ini. Ini tempat yang salah untuk memecahkan masalah antarnegara atau rakyatnya," ujar Hacohen.

Namun, resolusi yang diajukan Aljazair, Mesir, Libanon, Maroko, Oman, Qatar, dan Sudan itu berhasil mendapat dukungan dewan eksekutif UNESCO setelah disetujui komite pekan lalu.

Ini adalah resolusi kedua UNESCO tahun ini yang fokus pada isu ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab.

Wakil Dubes Palestina untuk UNESCO Mounir Anastas menyambut baik resolusi itu.

Anastas berharap resolusi tersebut bisa menekan pemerintah Israel untuk menghentikan semua pelanggaran, khususnya penggalian situs di sekitar Kota Tua. (AFP/Ihs/I-3)