Erdogan Perluas Kekuasaan

HANYA tiga bulan pascaupaya kudeta terhadap pemerintahannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali merencanakan perubahan konstitusi untuk memperkuat kekuasaannya.

Erdogan mengatakan sistem pemerintahan Turki berubah dari parlementer menjadi presidensial seperti di Amerika Serikat (AS).

Mantan Perdana Menteri Turki itu memang telah lama menyatakan keinginan agar Turki menganut sistem presidensial.

Setelah terpilih menjadi presiden pada Agustus 2014 dan berhasil melewati upaya kudeta pertengahan Juli lalu, kini Erdogan kembali bertekad untuk memenuhi keinginan tersebut.

Perubahan itu dinilai dapat menciptakan instabilitas bagi perekonomian Turki yang tengah rapuh dan bisa memperburuk ketegangan di masyarakat.

Namun, ini juga akan menjadi jalan bagi Erdogan untuk memenuhi segala tantangan terkait dengan kekuasaannya.

Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yildirim, Selasa (18/10), mengatakan perubahan tersebut akan segera dibawa ke parlemen untuk memperjelas segala kebingungan.

Menteri Kehakiman Bekir Bozdag juga menyarankan referendum untuk sistem presidensial bisa dilaksanakan pada awal musim semi 2017.

Untuk mengubah konstitusi, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang didirikan Erdogan membutuhkan suara mayoritas dengan 367 suara.

Saat ini AKP hanya memiliki 316 kursi dari 550 kursi majelis nasional.

Namun, untuk membawa perubahan tersebut ke publik melalui referendum, AKP hanya membutuhkan 330 suara.

Itu mungkin terjadi jika 40 kursi Partai Gerakan Nasionalis (MHP) pimpinan Devlet Bahceli diberikan kepada AKP.

Sementara itu, dua partai oposisi tampaknya akan memberikan perlawanan.

Jajak pendapat menunjukkan dukungan terhadap Erdogan ataupun usulan perubahan sistem itu meningkat.

"Apa yang didukung rakyat Turki lebih kepada Erdogan ketimbang sistem presidensial," ujar Mehmet Ali Kulat, kepala perusahaan riset MAK.

Terlibat pembebasan Mosul

Pasukan Turki akan terus mengambil bagian dalam operasi udara mendukung pasukan Irak dan Kurdi untuk merebut kembali Kota Mosul dari kelompok Islamic State (IS).

"Kami telah sepakat dengan pasukan koalisi agar angkatan udara Turki mengambil bagian dalam operasi Mosul. Tanpa Turki, mustahil membuat keputusan untuk masa depan Mosul," ujar Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik pada Selasa (18/10).

Pernyataan Isik tersebut kemudian dibenarkan PM Yildirim yang juga menyampaikan pernyataan senada kepada kelompok parlemen AKP di Ankara.

"Angkatan udara kita mengambil bagian dalam operasi udara pasukan koalisi di Mosul," ujar Yildirim.

Menurut dia, sebuah kesepakatan telah dicapai untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari koalisi.

Turki menyatakan pasukan mereka tengah melatih pejuang Irak dalam upaya merebut kembali Mosul.

Turki mengaku sudah mendapat izin dari pemerintah Irak.

Namun, Irak membantah telah memberikan izin tersebut. (AFP/I-3)