Rokok, Sasaran Perang Baru sang Penghukum

GENDERANG perang baru ditabuh pemimpin Filipina, Rodrigo Duterte. Setelah menjalankan perang berdarah terhadap para pelaku kriminal dan narkoba sejak dilantik Juni lalu, presiden berjuluk 'sang Penghukum' itu mengumumkan perang terhadap rokok.

Kebijakan pelarangan rokok itu sebenarnya bukan hal baru bagi Duterte. Ia pernah menerapkannya di Davao City, wilayah di Filipina Selatan tempat ia menjabat wali kota selama 22 tahun, atau tujuh masa jabatan.

Kebijakan pelarangan rokok secara nasional akan segaris dengan yang pernah diterapkan Duterte di Davao City. "Tidak boleh lagi merokok di tempat-tempat publik, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan," ungkap Menteri Kesehatan Paulyn Ubial, kemarin.

Aturan baru itu juga akan melarang pengisap merokok di taman-taman, terminal bus, dan bahkan di kendaraan. "Semua itu dikategorikan tempat publik," tegas Ubial seperti dilansir Daily Mail.

Dia berkeyakinan bahwa Duterte sudah bisa menandatangani rancangan peraturan eksekutif pelarangan rokok di tempat publik secara nasional sebelum akhir Oktober ini.

Hal yang masih belum final untuk aturan itu ialah bagaimana larangan akan berjalan berkaitan dengan vendor dan tempat-tempat merokok di dalam negeri, tetapi kemungkinan itu akan dihapus seiring dengan waktu.

Ubial mengatakan tidak ada alasan bagi para perokok dan perusahaan tembakau untuk menentang larangan itu. "Saya tidak melihat adanya alasan bagi mereka untuk menentang larangan itu. Kami bukan mencegah mereka untuk merokok. Kami hanya menegaskan pada mereka jangan merokok di sekitar orang-orang yang tidak merokok," tegasnya.

Ubial mengatakan rapat dengar pendapat anggaran di Senat untuk departemen yang ia bawahkan akan berlangsung sebelum undang-undang label peringatan kesehatan pada produk tembakau sepenuhnya diimplemetasikan pada 4 November.

Dia mengamini bahwa perintah langsung Duterte kepadanya untuk membuat lingkungan 100% bebas asap mirip dengan yang ia terapkan di Davao. Provinsi dan kota di seluruh Filipina akan diminta mengeluarkan peraturan untuk menegakkan larangan tersebut dan menetapkan hukuman bagi pelanggar.

Asisten Menteri Kesehatan Eric Tayag mengatakan perintah itu bertujuan melindungi publik menjadi perokok kedua atau ketiga yang menghirup asap dari seorang perokok sesungguhnya. (AFP/Haufan Hasyim Salengke/I-1)