Rakyat Kolombia Tolak Perjanjian Damai FARC

HASIL referendum untuk mengesahkan perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok Pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) mengejutkan.

Seperti bertolak belakang dari hasil sejumlah jajak pendapat, para pemilih menentang kebijakan pemerintah untuk meratifikasi perjanjian yang akan mengakhiri konflik berdarah selama 52 tahun tersebut.

Sebelumnya, jajak pendapat lembaga survei Datexco dan Ipsos Napoleon Franco yang diterbitkan pada 26 September lalu menunjukkan pendukung perdamaian akan menang dengan persentase 20%.

Namun, hasil referendum yang digelar pada Minggu (2/10) menunjukkan kekalahan bagi Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos.

Sebanyak 50,23 % penduduk Kolombia memilih untuk menolak perjanjian yang salah satu klausulnya ialah mengubah FARC menjadi kelompok politik.

Hanya 49,76% dari mereka yang menerima kesepakatan tersebut dari total 99,6% suara yang masuk. Akibatnya, masa depan perjanjian damai kini tidak pasti.

Perjanjian yang ditandatangani Santos dan pimpinan FARC, Rodrigo Londono, pada 26 September lalu pun tidak memiliki kelanjutan.

Pemerintahan Santos sebelumnya mengatakan tidak memiliki rencana cadangan jika para pemilih menolak kesepakatan.

Santos juga berkeras menyatakan perdamaian merupakan satu-satunya jalan untuk menjadikan negara lebih baik bagi anak dan cucu dan mendorong seluruh penduduk Kolombia untuk berperan dalam perubahan bersejarah ini.

Sementara itu, kelompok penentang perjanjian yang dipimpin mantan Presiden Alvaro Uribe menolak konsesi yang dibuat di Havana, Kuba, itu.

"Perdamaian sangat menarik, tetapi kesepakatan Havana sangat mengecewakan," ujar Uribe.

Sejumlah pemilih mengaku lelah dengan situasi perang. Sebagian lainnya mengatakan kesepakatan tersebut memberikan keuntungan bagi kelompok yang mereka pandang sebagai teroris.

"Ini sangat tidak masuk akal, menghargai kriminal, gembong narkoba, dan pembunuh yang telah membuat bencana di negeri ini selama 50 tahun terakhir," ujar Jose Gomez, 70, salah satu yang memilih 'tidak'.

Kesepakatan damai tersebut pada dasarnya mengharuskan 5.765 anggota FARC untuk menyerahkan senjata mereka dalam waktu enam bulan.

Sejumlah anggota FARC pun dijanjikan amnesti bersyarat untuk tidak melakukan kejahatan pembantaian, penyiksaan dan pemerkosaan.

Sebaliknya, FARC berjanji dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (1/10) bahwa mereka akan memberikan kompensasi material bagi korban.

Mereka juga telah meminta maaf kepada korban dan mengadakan rekonsiliasi yang emosional dengan bertatap muka selama beberapa hari terakhir.

Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik di Kolombia meskipun pemerintah sejauh ini belum berhasil dalam pembicaraan damai dengan kelompok sayap kiri yang lebih kecil, Tentara Pembebasan Nasional (ELN).

"Kolombia mempertaruhkan segalanya di sini termasuk secara sosial, ekonomi, dan politik," ujar Direktur Pusat Analisis Konflik (CERAC) Jorge Restrepo.

FARC meluncurkan perang gerilya kepada pemerintah untuk pertama kali pada 1964 dan sejak itu konflik ideologis dan teritorial terus berlangsung.

Konflik berdarah di Kolombia menyebabkan setidaknya 260 ribu orang meninggal, 45 ribu orang hilang, dan hampir 7 juta lainnya mengungsi.

(AFP/Ihs/I-3)