Organisasi Kemanusiaan Desak Israel Hentikan Blokade Jalur Gaza

SEBANYAK 35 organisasi kemanusiaan dari seluruh dunia, kemarin, mendesak Israel agar segera menghentikan blokade di Jalur gaza. "Gaza sangat membutuhkan rekonstruksi. Namun nyatanya, selama satu tahun penuh Israel telah membatasi bahan dasar konstruksi dan material penting lainnya untuk memasuki Gaza," ujar pernyataan yang ditandatangani beberapa LSM dan diterbitkan di situs kelompok aktivis Avaaz. Dalam pernyataan tersebut dikatakan tidak ada satu pun dari 19 ribu rumah yang hancur karena serangan bom telah didirikan kembali secara utuh.

"Satu tahun berlalu dan 100 ribu warga Palestina di Gaza masih tidak memiliki tempat tinggal. Rumah sakit dan sekolah pun hancur dan belum dibangun kembali," lanjut pernyataan tersebut. Mereka juga mengatakan penduduk Gaza saat ini tidak memiliki akses air bersih. Israel memulai blokade di Gaza pada 2006 silam setelah Hamas mengukuhkan kekuasaannya di Palestina dan menangkap seorang tentara Israel. Blokade yang dilakukan Israel mengontrol persediaan air di wilayah Gaza dan penduduk setempat tidak boleh bepergian lebih dari sekitar 10 kilometer dari garis pantai.

Akses darat juga diawasi secara ketat oleh pasukan Israel. Mereka mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelompok militan memperoleh segala macam peralatan yang dapat membuat kelompok tersebut semakin kuat dan menyerang Israel. Organisasi kemanusiaan itu menyebut Gaza membutuhkan 6,7 ton baja dan semen untuk membangun lagi apa yang telah dihancurkan saat perang. Namun, kenyataannya, baru 5% dari jumlah itu yang bisa masuk ke wilayah tersebut. "Jika hal ini terus terjadi, butuh waktu 17 tahun untuk bisa memulihkan Gaza."

Walaupun LSM-LSM tersebut mengakui bahwa kegagalan partai politik Palestina untuk memperbaiki keadaan serta menemukan jalan damai dan penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Mesir sebagai salah satu penyebab karut-marutnya rekonstruksi di Jalur Gaza, mereka tetap menekankan bahwa blokade Israel-lah yang menjadi penghambat utama pembangunan kembali wilayah yang ditinggali 1,8 juta jiwa itu.

Hal yang sama sebelumnya juga telah dilontarkan pemerintah Inggris terkait blokade yang dilakukan Israel. Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris menganggap kebijakan pembatasan yang berlebihan melalui blokade-blokade dari Israel di wilayah Palestina dengan alasan keamanan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. "Kami keberatan dengan pernyataan bahwa kebijakan blokade-blokade yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di wilayah Palestina yang terokupasi ialah hal yang dibutuhkan untuk keamanan Israel," tulis laporan dari komite tersebut.

Laporan Komite Pembangunan Internasional itu secara khusus menyatakan keprihatinan atas situasi di Palestina. "Kami terkejut saat menyaksikan keadaan di sana. Meskipun kami menghormati kebutuhan Israel soal keamanan, alasan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan sejumlah kebijakan yang membatasi pergerakan warga Palestina karena berdampak sangat buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi," tulis mereka.